MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pandeglang mempertanyakan keserius pemerintah dalam menata destinasi wisata di Pandeglang.
Pasalnya hingga kini, niat pemerintah untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih maju tidak kunjung terlihat. Malah hampir satu tahun pasca tsunami Selat Sunda, industri pariwisata di Pandeglang tak juga membaik.
Keluhan itu diutarakan PHRI saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Pandeglang di ruang Bamus DPRD Pandeglang, Jumat (25/10/2019).
Ketua PHRI Pandeglang, Widiasmanto menerangkan, dampak dari semua itu adalah tingkat kunjungan wisatawan yang rendah. Akibatnya hunian hotel dalam beberapa bulan terakhir seringkali kosong.
“Sebetulnya kelemahan kita di destinasi. Penataan destinasi akan sukses kalau memang semua stekholder kompak,” ujarnya usai audiensi.
Widi mencontohkan, saat ini masih banyak kegiatan kedinasan yang diselenggarakan di luar daerah. Padahal pasca tsunami, pelaku wisata membutuhkan perhatian dan kontribusi pemerintah melalui penyelengaraan acara pemerintah di daerah terdampak.
“Soal instruksi menggelar kegiatan di daerah terdampak, kami rasa belum total. Masih kita dengar beberapa kegiatan di luar daerah. Kan ini disayangkan. Disaat kita masih kesulitan, harusnya yang bisa nolong siapa lagi?” tanyanya heran.
Oleh karena itu, PHRI berharap bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah supaya pembangunan pariwisata bisa mensejahterakan masyarakat.
“Karena kalau event yang sekiranya bisa mendatangkan peserta dari luar Pandeglang pasti phri akan berdampak, tingkat hunian akan terisi, souvenirnya laku, transportasi hidup termasuk sektor perekonomian lainnya,” katanya.
Terdekat, PHRI mengingatkan pemerintah agar membuat promosi yang baik menjelang liburan akhir tahun nanti. Karena saat itu lah biasanya pariwisata di Pandeglang mencapai puncaknya selain momentum libur lebaran.
“Kami berharap moment akhir tahun nanti supaya ada promosi yang lebih tepat sasaran dan tepat market. Karena momen lebaran kemarin kurang maksimal,” pesannya.
Keluhan senada diungkapkan General Manager Horison Altama, Haris Daud Suardi. Dirinya mengungkapkan, pengelola hotel dan restoran dihadapi persoalan yang pelik saat tingkat hunian merosot, namun pengelola diminta untuk tidak mem-PHK karyawannya.
“Dampak lain, saat kita membayar gaji pada karyawan, kewajiban pada PLN, akhirnya seperti tambal sulam. Kita dituntut tidak mem-PHK karyawan, apalagi 99% karyawan kita warga Pandeglang, tetapi pemasukan tidak ada,” terangnya.
Daud juga memaparkan, agenda promosi yang dilakukan pemerintah baiknya diimbangi dengan penataan destinasi. Soalnya, kedua kegiatan itu sampai saat ini belum berjalan secara terstruktur dan terorganisir.
Akibatnya tak jarang Horison Altama kesulitan menggiring konsumennya mengunjungi tempat-tempat yang menarik di Kabupaten Pandeglang.
“Jadi saya menginginkan dari pemerintah itu, support dari sisi promosi. Lalu kesiapan destinasi wisata, UMKM yang menyajikan berbagai kerajinan? Kan belum. Kalau ada tamu saya menanyakan soal kuliner atau cinderamata, saya bingung. Kadang buka kadang enggak,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan PHRI ke instansi terkait, utamanya perihal promosi. Karena Udi menyadari saat ini kondisi pariwisata di Pandeglang belum sestabil sebelum diguncang bencana tsunami akhir tahun lalu.
“Kami akan menindaklanjuti itu dengan menyampaikan ke OPD terkait soal keluhan mereka terutama disarana promosinya. Kami akan konsultasikan ke OPD. Jika memang ada kegiatan yang bisa dilangsungkan di dalam daerah, lakukan. Biar semua bisa saling mengisi dan menguntungkan,” jelasnya. (IN)