MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali menggelar konferensi pers sekaligus penyataan sikap terhadap tindakan represif Aparat Kepolisian di Kantor YLBH-LBH Bali, Senin (15/4/2019).
AMP Komite Kota Bali bersama LBH-Bali, diwakili oleh Wakil Direktur LBH-Bali, Ni Putu Candra Dewi menyampaikan kronologi terjadinya tindakan represif dari Aparat Kepolisian berupa penghadangan dan penyeretan massa aksi. Selain itu juga disebutkan adanya lontaran isu-isu rasial yang diucapkan oleh Aparat Kepolisian sehingga memprovokasi massa aksi. 7 orang massa aksi AMP dipukul dan diseret ke mobil truk Dalmas angkutan yang telah disediakan oleh kepolisian dengan alasan “Hari
Tenang”. Tak luput pula peralatan aksi seperti, Poster, Spanduk, TOA dan Bendera AMP juga ikut diamankan.
Juru Bicara AMP Komite Kota Bali menambahkan bahwa aksi damai yang mereka lakukan tidak ditujukan sebagai aksi ajakan golput, aksi damai tersebut hanya sebagai ungkapan kekecewaan massa atas rezim pemerintahan yang dirasa tidak memberikan perubahan pada masyarakat Papua, sehingga akhirnya memutuskan untuk golput.
“Kami ingin klarifikasi saja terkait pemberitaan di media yang menyatakan kami mengajak golput, sebenarnya tidak seperti itu. Sikap kami terhadap pilpres tahun ini adalah memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput karena menurut kami rezim ini maupun rezim sebelumnya belum memberikan perubahan pada masyarakat Papua,” ucapnya.
Sebelum mengakhiri konfrensi pers, AMP Komite Kota Bali membacakan pernyataan sikap terkait penindakan Aparat Polisi, yaitu :
1. Hentikan Kriminalisasi terhadap Mahasiswa Papua secara masif.
2. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Bali.
3. Mengecam tindakan perampasan, kekerasan, pemukulan dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Bali.
4. Mendesak Kapolda Bali untuk memproses hukum (disiplin dan pidana) anggota polisi atas yang melakukan tindakan kekerasan terhadap 7 orang peserta massa aksi.
5. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul yang merupakan Hak Asasi Manusia.
“Walaupun AMP sering mengadakan aksi, namun aksi tersebut adalah aksi damai. Dan keinginan AMP sendiri adalah bersama-sama dengan warga Bali untuk menjaga Pulau Bali,” tutup Candra. (DI)
Editor: N. Arditya