MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Merujuk pada tingginya intensitas bencana alam yang terjadi pada beberapa waktu terakhir, hal tersebut perlu disikapi matang oleh seluruh stakeholder terkait untuk menyiagakan personil dan mengedukasi masyarakat agar lebih tanggap dalam menyikapi perubahan cuaca maupun iklim, selain itu kesiapan sarana prasaran penunjang juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting terkhusus peta rawan bencana. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pra Bencana BPBD Provinsi Bali Agung Cakrawati, saat ditemui di Renon, Denpasar, Senin (3/12/2018).
Ia menjelaskan bahwa untuk peta rawan bencana BPBD belum mempunyai secara keseluruhan, dan hanya terdapat di beberapa kabupaten kota saja. “BPBD memiliki beberapa peta seperti Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar, serta Peta Tanah Longsor Kabupaten Badung dan Buleleng. Keberadaan Peta Rawan Bencana yang kami miliki otomatis digunakan dalam penyusunan RTRW oleh Bappeda dan juga dipakai sebagai bahan sosialisasi dan edukasi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan tersebut”, jelasnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa peta di update per dua tahun sekali, dan tahun depan peta tersebut diupdate dengan anggaran yang biasanya cair Maret 2019 dan deadline November 2019. “Tim kami sudah melakukan pendataan terkait hal tersebut beberapa bulan sebelum deadline sehingga Desember peta sudah siap digunakan”, tegasnya.
Sementara untuk peta rawan tanah longsor baru dibuat dua tahun yang lalu karena menyesuaikan anggaran yang ada. “Kendala dalam pembuatan peta adalah pada anggaran dan sebelumnya pada 2017 terdapat kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran. Tahun depan dianggarkan dana terkait pemetaan resiko namun belum diputuskan akan terkait peta rawan bencana apa dan di Kabupaten Kota mana saja”, tutupnya.
Editor: N. Arditya