MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Pasca sehari berselang mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh Polda Bali, Surat Nomor : B/8329/X/YAN.2.1./2018/Ditintelkam yang berisi intinya, pada prinsipnya Polda Bali tidak keberatan kegiatan Seminar, Workshop, Pameran pada 8 hingga 14 Oktober 2018, pukul 07.00 sampai dengan 21.00 Wita, bertempat di Auditorium RRI Denpasar yang diselenggarakan dengan beberapa pertimbangan dicantumkan. Kali ini gerakan yang menamakan diri sebagai People’s Global Conference Againts IMF-WB (PGC) kembali menggelar konferensi dengan tajuk “Rakyat Menentang IMF-WB”, Sabtu (6/10/2018), di Kantor LBH Bali Jalan Plawa Denpasar.
Aksi protes yang dikoordinasi secara global pada 8 Oktober oleh gerakan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil akan meluncurkan konferensi menentang lMF-WB pada saat yang bersamaan dengan Pertemuan Tahunan lMF-WB 2018 di Bali. “Konferensi Rakyat Global Menentang lMF-WB yang independen dan dipimpin oleh inisiatif rakyat akan diselenggarakan di Auditorium Radio Republik Indonesia. Denpasar, tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober”, ucap Juru Bicara PGC, Helda Khasmy saat membuka acara.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Konferensi Rakyat Global tetap akan dilaksanakan meskipun akan ada tindakan keras pemerintah Indonesia yang melarang semua acara publik untuk dilakukan di Bali. “Pusat aksi internasional akan berlangsung di titik pusat Kota Denpasar, bersamaan dengan beberapa aksi protes di Jakarta dan 18 provinsi lain di Indonesia, dan di beberapa negara seperti Filipina, India, Pakistan, Hong Kong dan Bangladesh”, sebutnya.
Sementara itu, Direktur LBH Bali Dewa Putu Adnyana menambahkan bawah pada 11 Oktober nanti akan ada sesi Ruang Terbuka atau Open Space dan peserta bisa memilih untuk berpartisipasi di workshop-workshop yang diminati. “Kegiatan Open Space yang bekerjasama dengan Organisasi-Organisasi Rakyat dan Masyarakat Sipil akan membahas beragam topik dari hak-hak masyarakat, ekonomi, politik global, ketidaksetaraan, lingkungan, hingga masalah dan kampanye pembangunan masyarakat”, jelasnya.
Selain itu dari tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober, akan ada sesi pleno yang membedah dampak dari Lembaga Keuangan lnternasional (IFIs) terhadap kebijakan pemerintah, lembaga dan ekonomi lokal negara-negara berkembang yang akan dipimpin oleh panel ahli dan lainnya sebagai narasumber. “Juga akan ada workshop dari sektor buruh, petani, perempuan, dan masyarakat adat yang mencakup kasus-kasus nyata pelanggaran hak-hak rakyat yang dilakukan oleh lFls”, pungkasnya. (NN)
Editor: N Arditya