MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Tepat setahun yang lalu Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme menyelenggarakan Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia di Nusa Dua, 25-26 September 2017. Pertemuan yang sangat fenomenal tersebut saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, berhasil mengumpulkan 3.500-an pimpinan PT seluruh Indonesia dan dihadiri oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.
Menyadari bahwa pertemuan Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi (AKPT) di Nusa Dua, Bali merupakan peristiwa yang sangat penting, bermakna, dan bersejarah bagi bangsa ini. Semangat pertemuan tersebut harus tetap tertanam kuat dalam batin kita dan tentu memerlukan tindak lanjut berupa perumusan gagasan-pemikiran cerdas dan bemas dari Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Indonesia tentang bagaimana menjaga Pancasila dan mencegah berkembangnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terlebih bagi generasi muda Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan.
Berdasarkan aspirasi dari para Pimpinan PT dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya para anggota Steering Committee (SC) AKPT 2017, maka pimpinan PT di Bali berinisiatif untuk kembali menjadi tuan rumah pada Rembuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua, pada 26-27 September 2018 ini. Kegiatan ini akan dihadiri 100 orang pimpinan PT se-Indonesia yang terdiri dari para SC AKPT 2017 dan seluruh pimpinan PT se-Bali.
Tujuan kegiatan ini adalah merumuskan langkah-langkah konkret dalam mencegah masuknya paham radikalisme ke dunia kampus, memperkuat pemahaman Ideologi Pancasila dalam kurikulum pendidikan bagi mahasiswa dan pembinaan dosen pengajar, merumuskan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan kemahasiswaan dari pengaruh radikalisme, merumuskan strategi penyampaian Ideologi Pancasila yang efektif kepada generasi milenial, dan menjaga kemandirian/netralitas dunia akademik dalam konteks politik praktis.
Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, SH., MH., penggagas dan koordinator kegiatan, mengatakan, “rumusan-rumusan yang nanti dihasilkan akan disampaikan langsung kepada Presiden RI”. Penggagas kegiatan yang juga Ketua Yayasan Handayani Denpasar tersebut, juga menambahkan. “Secara teknis rumusan tersebut diharapkan menjadi rujukan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, serta menteri-menteri lain penyelengara pendidikan kedinasan dalam penyusunan strategi dan kurikulum pendidikan Pancasila di kalangan PT”, jelasnya saat menggelar konferensi pers di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Penatih, Denpasar, Kamis (27/09/2018).
Dalam audensinya Kepala LLDIKTI VIII sebelumnya, Prof. Dasi Astawa menyambut baik gagasan mempertemukan kembali para pimpinan PT ini. “Mengingat kompleksitas persoalan bangsa dan bahaya radikalisme-intoleransi yang sedemikian nyata, maka andil civitas academica merumuskan pokok-pokok pikiran pencegahan radikalisme dan penguatan ideologi Pancasila akan sangat vital, karena Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri”.
Dijelaskan lebih lanjut, menghadapi tahun politik terdekat, beberapa pernyataan sikap yang diambil oleh forum Rembuk Nasional Pimpinan PT ke-2 ini yakni kampus harus terus menjaga independensi (kemandirian), netralitas akademik dari pengaruh konstestasi politik terkini (Pilpres 2019). “Independensi ini adalah modal utama keberadaan dunia akademik, yang bersumber pada kebenaran serta kejujuran ilmiah. Selain itu generasi milenial perlu diajak dan dilibatkan untuk merancang metode penyampaian materi konsensus kebangsaan dan bahaya radikalisme agar sesuai dengan karakter generasi dan lebih efektif tertanam dalam benak mereka”, pungkas Prof. Dasi Astawa. (NN)
Editor: N. Arditya