MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Masih banyaknya disparitas kepemilikan lahan perkebunan di Indonesia hingga saat ini tidak mempengaruhi pertumbuhan iklim investasi sektor perkebunan di Bali. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura (TPPH) Provinsi Bali, Lanang Aryawan, saat ditemui di Denpasar, Senin (30/4/2018).
Berdasarkan data dari Dinas TPPH, dimana mayoritas kepemilikan lahan perkebunan sebesar 93 persen milik masyarakat sedangkan 7 persen milik swasta dengan total area perkebunan Bali sekitar 220.000 hingga 240.000 Hektare. Sehingga hampir tidak ada masalah terkait konflik lahan maupun tumpang tindih lahan yang berpotensi menghambat investasi sektor perkebunan di Bali.
Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya peningkatan investasi sektor perkebunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 20 sampai dengan 30 persen. “Kondisi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai perizinan satu pintu yang berdampak positif terhadap perkebunan masyarakat”, tutur Lanang Aryawan.
Meskipun secara iklim investasi mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami para petani seperti halnya permainan harga oleh para tengkulak. “Contohnya kakao, fermentasi untuk ekspor di Kabupaten Jembrana harga sebenarnya mencapai Rp. 58.000 per Kilogram dengan aroma dan rasa lebih kuat serta tidak lengket ketika dipress, sedangkan kakao non fermentasi mencapai Rp. 22.000 hingga Rp. 23.000 per Kilogram, namun oleh pemain tertentu atau tengkulak kakao fermentasi hanya dihargai Rp. 26.000”, ungkapnya.
Selain itu, kendala tahunan seperti anomali iklim dan mindset petani mengenai tidak perlunya perawatan tanaman secara berkala, juga menjadi tantangan tersendiri bagi petani dan pemerintah dalam upaya menstabilkan produktifitas kedepannya. (NN)
Editor: N. Arditya