MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengunjungi warga Stasiun Bukittinggi, Sumatera Barat, di Masjid Mubarak Stasiun Bukittinggi, Sabtu (4/11) malam. Kunjungan petinggi Partai Gerindra itu dalam rangka silaturahmi dengan warga Stasiun Bukittinggi yang terkena dampak penggusuran reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh. Selain itu Fadli Zon juga melakukan tanya jawab bersama warga, serta memberikan penekanan langkah yang akan diambil DPR RI menyikapi permasalahan tersebut. Fadli disambut oleh ratusan warga yang telah menunggu kedatangannya dari siang.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon didampingi oleh Anggota DPR RI Komisi V Dapil Sumbar, Ade Rizki, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, serta pengurus Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI).
Ketua OPAKAI, Kumar Z Chan mewakili aspirasi warga Stasiun Bukittinggi yang tempat tinggalnya akan digusur oleh PT. KAI mengatakan, pihaknya kecewa dengan sikap PT. KAI dikarenakan surat dari DPR RI dan DPRD Kota Bukittinggi seolah-olah tidak dianggap. Hal tersebut ditekankan dengan keluarnya surat penggusuran dari PT. KAI agar warga Stasiun Bukittinggi secepatnya mengosongkan emplasemen tersebut.
“Warga Stasiun siap untuk meninggalkan emplasemen Stasiun Bukittinggi apabila lahan tersebut memang digunakan untuk pembangunan PT. KAI. Namun apabila digunakan untuk kepentingan golongan tertentu, wajar warga Stasiun melakukan penolakan,” katanya.
Menanggapi aspirasi warga terkait rencana penggusuran emplasemen Stasiun Bukittinggi, Fadli Zon mengatakan pihaknya telah menulis surat kepada Dirut PT. KAI dan Menteri BUMN, bahwa sudah semestinya pembangunan di tanah milik negara/BUMN harus ada negosiasi yang tuntas dengan warga.
“Permasalahan penggusuran kepada 204 KK di emplasemen Stasiun Bukittinggi sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab Pemkot dan DPRD Bukittinggi. Walikota serta Ketua DPRD Bukittinggi harus membela/berpihak warga Stasiun, dengan mengupayakan adanya negosiasi antara kedua belah pihak,” ucapnya kepada warga Stasiun Bukittinggi di Masjid Mubarak Stasiun Bukittinggi.
Selain itu pihaknya menekankan kepada warga Stasiun Bukittinggi bahwa pembangunan/penggusuran emplasemen Stasiun Bukittinggi tidak boleh dilakukan sebelum ada kata sepakat antara warga Stasiun Bukittinggi dengan pihak PT. KAI.
“DPR RI akan mengingatkan kembali dan mendorong kepada PT. KAI serta Menteri BUMN untuk segera melaksanakan negosiasi dengan warga Stasiun Bukittinggi. Sementara itu, penggusuran lahan Stasiun Bukittinggi tidak boleh dilakukan sebelum ada win-win solution antara warga Stasiun dan pihak PT. KAI” tegasnya.
Di lain pihak, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menekankan bahwa DPRD Bukittinggi menolak adanya penggusuran dan akan tetap berkomitmen membela masyarakat.
“DPRD Kota Bukittinggi menolak adanya pengosongan lahan tanpa adanya negosiasi dan win-win solution antara PT. KAI dengan warga Stasiun Bukittinggi. Selain itu, DPRD Kota Bukittinggi tidak menerima surat pemberitahuan dari PT. KAI terkait pengosongan lahan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, DPRD Kota Bukittinggi seolah-olah dilecehkan,” ucap Beny Yusrial kepada warga.
Menurut keterangan salah satu pengurus OPAKAI, PT. KAI akan melakukan penggusuran di emplasemen Stasiun Bukittinggi pada minggu pertama dan kedua awal November. (AD)