MENARANEWS.COM (Demak) – Setelah tempo hari melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kab Demak terkait dampak rob yang mengenai tiga desa di wilayah Bonang, yakni Margolinduk, Morodemak dan Purworejo, Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur) melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Demak, di Kantor Kecamatan Bonang, Kab Demak, Senin (12/12/22).
Camat Bonang, Haris Wahyudi Ridwan, selaku Camat Bonang, menyampaikan kepada rombongan DPRD Kab Demak yang terdiri dari Kadin PU, Perkim serta dinas terkait lainnya terkait keluhan serta laporan warga dan Kades di Kecamatan Bonang, mulai dari rob parah yang berdampak pada sektor ekonomi.
“Mereka menceritakan, perekonomian di Bonang sebelumnya lancar menjadi terhambat karena naiknya rob, sehingga akses jalan kabupaten dalam hal ini teredam rob hasil tangkapan ikan ataupun dari mereka dibawa tempat mana lagi terhambat di situ,” ucap Camat Bonang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Demak, Fahrudin Bisri Slamet (FBS) menyampaikan bahwa penanganan banjir rob di Kabupaten Demak, hanya bisa dengan 3 hal yang mana ketiga hal tersebut harus dilakukan secara bertahap dan bersama – sama.
"Banjir rob di Kab Demak, penanganannya hanya ada 3 hal, yakni peninggian jalan, normalisasi sungai, dan pembuatan tanggul sungai. Itu pun harus dilakukan secara bersama - sama dan tidak bisa langsung," terang FBS.
Terlebih lagi untuk tiga desa yang ada di Bonang tidak akan mampu bila hanya ditanggung Pemkab Demak saja, melainkan juga harus ada campur tangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
“Jadi kewenganan ini sesuai dengan kewenangan daerah, maka dari desa harus menganggarkan dana desa menangani rob, Kabupaten juga seperti itu. Kami akan berusaha untuk meminta kepada provinsi maupun pusat terkait dengan rob yang ada di Kabupaten Demak ini,” ucap FBS.
Terkait kewenangannya, FBS akan sebisa mungkin menyediakan alokasi dana untuk penanganan banjir rob yang ada di Kabupaten Demak lebih banyak dari sebelumnya.
“InsyaAllah anggaran tahun 2023 atau 2024 akan banyak kami alokasikan ke penanganan rob khususnya di Bonang dan Sayung, karena bila tidak serius ditangani dampaknya bisa berimbas sampai ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Nungki)