MENARAnews, Pandeglang (Banten)- Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Rapat Koordinasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tingkat Kabupaten Pandeglang, di salah satu hotel di Pandeglang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, perlindungan anak di Kabupaten Pandeglang banyak yang terabaikan, seperti tingginya angka putus sekolah, nikah muda, tindak asusila oleh guru terhadap siswa, hingga kasus inces.
“Perlindungan anak di Kabupaten Pandeglang banyak yang terabaikan, seperti tingginya angka putus sekolah, nikah dibawah usia 12 tahun, guru laki-laki mencabuli murid laki-laki, bahkan orangtua menghamili anak kandungnya hingga melahirkan,” bebernya.
Ia menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pandeglang masih rendah, saat ini masih di angka 6 sementara targetnya harus mencapai di angka 7. Hal ini yang berimbas pada tingginya angka putus sekolah di Pandeglang.
“IPM di Pandeglang masih rendah, harusnya kita menyentuh di angka 7, sekarang masih 6 sekian. Berarti masih banyak anak yang putus sekolah, karena ketidakpahamannya,” tuturnya.
Ia menegaskan, persoalan-persoalan terkait anak di Pandeglang tidak bisa diselesaikan hanya satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, tetapi diperlukan sinergi antarOPD seperti Dinas Sosial, Camat, hingga Dinas Kesehatan terutama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irna mengimbau bagi para perokok untuk menghentikan kebiasaannya menghisap rokok karena kebiasaan tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain termasuk anak-anak.
“Anak-anak di Pandeglang menginginkan Pandeglang menjadi Kabupaten Layak Anak, ramah anak, bersih dan sehat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ika mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah dan para orangtua memenuhi hak anak-anak tanpa mengabaikan kebutuhan dasarnya.
“Kita mengharapkan bahwa semua anak mendapatkan hak-haknya, juga para orangtua dan stakeholder memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian meningkatkan lagi kualitas pendidikan anak-anak” pungkasnya. (IN)