MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyarankan warganya untuk tidak berangkat Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk mengawal putusan hasil sengketa Pilpres Kamis besok.
Bupati menekankan supaya warga tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa di daerahnya masing-masing.
“Aktivitas di kampung akan terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Kalau menurut saya, kita bijak saja melakukan aktivitas sehari-hari di kampung. Yang pedagang silakan berdagang, yang bertani silakan berkebun atau ke sawah. Begitu pun yang berbisnis,” ujar Irna, Rabu (26/6/2019).
Irna tidak sepakat jika alasan warga ke MK untuk menjalankan jihad. Malah dia menerangkan, sebaiknya warga mengalihkan jihadnya untuk membangun desa. Menurut bupati, cara berjihad tidak mesti bersuara di MK, namun bisa dilakukan dengan cara-cara mudah seperti tidak membuat onar.
“Kalau mau jihad, jihadlah di kampung. Bangun desanya. Membangun itu cukup dengan tidak membuat onar, kegaduhan, memakmurkan masjid, mencerdaskan masyarakat, dan membantu yang tidak mampu,” sarannya.
Oleh karenanya Irna berharap warga Pandeglang tidak berangkat ke Jakarta, apalagi sampai memobilisasi massa. Terlebih bila keberangakatan itu hanya sekadar emosi semata.
“Jadi tidak perlu ke Jakarta, tidak usah mobilisasi massa. Nanti sampai kekurangan makan, sampai masalah di sana, yang repot kita semua. Kalau terjadi huru hara, yang rugi kita, keluarga juga nangis,” jelas bupati.
Lebih jauh mantan anggota DPR RI itu meminta masyarakat untuk bijak menyikapi apapun keputusan MK. Siapapun pemenang yang ditetapkan MK, harus dihormati. Irna menilai, kini tidak perlu lagi ada pengkubuan antar pihak dan saatnya membumikan kembali budaya saling memaafkan.
Siapapun yang diputuskan nanti sama MK, harus kita terima. Ke depannya masih banyak PR kita. Ekonomi harus jalan, pembangunan di desa juga. Kan ga mungkin stagnan. Siapapun yang akan memimpin kita support, kita doakan yang terbaik,” ucap ibu tiga anak itu. (IN)