MENARAnews.com, Denpasar(Bali) – Maraknya isu people power yang menolak hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, membuat bias dan membingungkan masyarakat di Seluruh Indonesia. Dan secara tidak langsung mempertanyakan kinerja dari KPU. Menanggapi fenomena itu, puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali menggelar aksi penolakan people power yang direncanakan tanggal 22 Mei 2019 mendatang.
Puluhan mahasiswa tersebut tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bali yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bali, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bali dan gabungan mahasiswa dari perwakilan kampus se-Bali.
“Pertama aksi ini menolak people power yang inkonstitusional. Maksudnya inkonstitusional itu melanggar beberapa aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satunya alasannya yang kami tidak terima adalah people power itu tidak terima karena beralasan dengan hasil KPU,” tegas Koordinator aksi I Wayan Darmayasa di Lapangan Bajra Sandi Renon, Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2019).
Darmayasa mengaku keberatan dengan aksi people power untuk menolak hasil penetapan KPU terkait hasil Pilpres. Asalkan tujuan jelas demi kepentingan masyarakat luas, dia tak mempersoalkan aksi people power yang digunakan untuk menentang korupsi.
“Alasan yang kami tidak terima adalah tidak menerima hasil KPU. Kami juga melihat people power itu selama ini lahir dari rakyat, penderitaan rakyat dan korupsi di negara tertentu. Menurut kami people power sah-sah saja. Tetapi yang penting dari people power itu harus jelas. Hari ini yang kami inginkan adalah negara dapat kembali bersatu. Melakukan rekonsiliasi nasional,” jelasnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bali, Ardi Pratama Mega Putra mengakui bahwa pihaknya mengikuti aksi tolak people power berdasarkan arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, KH Haedar Nashir.
“Kami ikut aksi sesuai dengan arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, untuk melarang warga Muhammadiyah ikut turun ke aksi pada tanggal 22 Mei. Kami juga tidak mendukung salah satu pasangan calon. Kami hanya mendukung persatuan Indonesia,” tambahnya.
Aksi diawali dengan melakukan long march, kemudian dilanjutkan dengan orasi secara bergantian dari masing-masing organisasi. (DI)
Editor: N. Arditya