MENARAnews.com, Denpasar(Bali) – Ratusan orang tergabung dalam Gerakan Buruh Bali Bersatu (GBBB) yang terdiri dari, FSPM Bali, AJI Denpasar, PMKRI, GMKI, FMN, PEMBARU, SERUNI,KMHDI,SDMN dan PUSKEBA melakukan aksi demo didepan kantor Gubernur Bali, Rabu,(1/5) di Renon, Denpasar dalam perayaan hari buruh se dunia atau May Day 2019.
Dalam aksi tersebut, Gerakan Buruh Bali Bersatu menyampaikan pernyataan sikap dengan 11 tuntutan. Adapun 11 tuntutan tersebut antaralain, Stop PHK dan tolak system upah murah, Cabut PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Hapus system kerja seperti Outsourching, Kontrak, Magang, dan buruh harian lepas, hentikan dan lawan pemberangusan serikat buruh atau union busting didalam perusahaan, Tingkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing, Hentikan diskriminasi upah dan kerja, hentikan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan, Berikan hak atas lapangan kerja disabelitas sesuai UU No8/2016 tentang penyandang disabilitas, Berikan perlindungan terhadap pekerja di Bali, Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat, Hentikan komersialisasi, privatisasi, liberalisasi di dunia pendidikan, yang terakhir Cabut UU pendidikan tinggi No. 12 tahun 2012 tolak system UKT dan system SPI di kampus.
Dalam kesempatan tersebut Rai Budi selaku Koordinator aksi menyampaikan, situasi umum buruh di Indonesia saat ini masih mengalami hal yang sama yaitu, masih mendapatkan upah yang rendah, apalagi adanya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang hampir setiap tahun upah buruh naik hanya sekitar 8%.
“Rendahnya upah yang diterima buruh berbanding terbalik dengan terus meningkatnya harga kebutuhan pokok rakyat yang semakin mencekik,” jelasnya.
Dikatakan, selain itu situasi dan system perburuhan di Indonesia masih jauh dari jaminan atas lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
“Atas dasar tersebut, maka kami mengajak kepada seluruh rakyat saatnya bersatu untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan lawan kebijakan rezimyang anti terhadap rakyat,” pungkasnya. (DI)
Editor: N. Arditya