MENARAnews.com, Denpasar(Bali) – Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan program untuk meniadakan pembayaran tunai di kalangan pemerintahan. Program ini dibuat untuk menghindari penyelewengan dana tunai, menertibkan pencatatan dalam sistem komputerisasi, dan memperpendek birokrasi seperti yang tercantum dalam salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Provinsi Bali sendiri, sejak 2017 menjadi Pilot Project untuk implimentasi elektronifikasi Pemda dari Kemendagri. Selain Bali, ada dua daerah lain yang menjadi Pilot Project yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Causa Iman Karana mengatakan bahwa Elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemda dari pengeluaran pada 2018 lalu sudah hampir 100 persen sementara dari sisi penerimaan belum semua non tunai sehingga tahun ini harapannya bisa ditingkatkan, saat ditemui di sela-sela High Level Meeting Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Renon, Senin (11/2).
“Hasil evaluasi program di Bali mendapat peringkat kedua setelah DKI Jakarta, harapan kami Bali bisa menjadi nomor satu,” ujarnya.
Cik –panggilan akrabnya, menyatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, penerimaan atau pendapatan daerah harus maksimal dengan sistem non tunai. Bagi pemerintah provinsi, hal tersebut didapat diantaranya dari pajak kendaraan bermotor, retribusi DSDP, PAD lain yang sah atau izin mempekerjakan tenaga asing bagi Pemerintah Provinsi. Sedangkan bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten diantaranya dari PBB, pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, retribusi pasar dan parkir, retribusi izin mendirikan bangunan hingga retribusi izin gangguan.
Mengingat Pulau Dewata sebagai pusat pariwisata dan penyumbang angka orang asing tertinggi di Indonesia, patutnya sistem non tunai ini akan memudahkan pendataan dan regulasi dana milik daerah.
Selain memudahkan, Cik menjelaskan tujuan elektronifikasi transaksi pemerintah adalah untuk mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusi melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi nontunai. Elektronifikasi transaksi Pemda merupakan upaya untuk mewujudkan efisiensi efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan pemda melalui melalui infrastruktur yang aman dan andal.
Terkait dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma menyatakan bahwa pemerintah telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait elektronifikasi tersebut, dan pihaknya telah siap untuk mengoptimalkan program tersebut agar dapat berjalan dengan maksimal. (DA)
Editor: N. Arditya