MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Guna menghadirkan pengalaman dan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh negara melalui isu-isu tematik, serta menggabungkan aspirasi dari masyarakat sipil global untuk membuat sebuah agenda pembangunan alternatif dan menuntut aspek keadilan sebagai tanggung jawab dari IMF – WB, Senin (8/10/2018) berlangsung pagelaran People’s Summit on Alternative Development dengan tema Voices on Equality and Justice: From the Past to the Future, di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur Denpasar.
Kegiatan ini merupakan inisiatif dari bawah organisasi masyarakat sipil yang punya perhatian terhadap pembangunan kedepan agar lebih mendekatkan kepada kepentingan warga dan kelompok yang selama ini menjadi korban pembangunan. “Tidak ada organisasi di dunia ini seluruhnya menjadi solusi dan mari kita letakan hal-hal dan inovasi baru untuk membangun Indonesia” jelas Direktur Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan di sela-sela acara.
Sementara itu, perwakilan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Dian Kartikasari menjelaskan bahwa Bank Dunia mencakup 3 mantra liberalisasi, privatisasi, serta kontrol terhadap pasar yang mendominasi, namun setelah beberapa tahun mantra tersebut diragukan oleh negara maju dan mulai memproteksi warga negaranya. “Para kepala negara juga tahu bahwa pasar tidak bisa dibiarkan liar begitu saja. Dunia mulai memikirkan bahwa ekonomi global sudah tidak sepenuhnya cocok untuk membangun manusia sejahtera. Masyarakat sipil mempunyai pengalaman banyak dalam membangun kehidupan dan akan menyumbangkan pengalamannya dalam forum ini yang akan bermanfaat dalam sektor pembangunam”, ungkapnya.
Lebih lanjut Kepala Staf Ahli Kepresidenan, Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada penggagas acara dan hal ini akan dijadikan referensi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. “Indonesia adalah negara yang besar sekitar 17 ribu pulau, berbagai suku dan adat budaya dimana yang masing-masing tidak ada solusi yang sempurna, kebijakan publik tidak ada yang semuanya aseptif. Perjuangan rekan-rekan yang belum terakomodasi bisa disuarakan oleh orang-orang disini sebagai masukan kepada pemerintah”, terang, mantan orang nomor satu di TNI ini. (NN)
Editor: N. Arditya