MENARAnews, Papua– Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas Pemerintah untuk mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun dari pinggiran.
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), secara bertahap, terus melanjutkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.
Kementerian PUPR menargetkan pada akhir tahun 2018, sekitar 89,5% atau 2.863,65 Km dari total panjang jalan perbatasan di Indonesia yakni 3.197,81 km sudah tembus. Dilanjutkan keseluruhan bisa tembus pada akhir tahun 2019.
Jalan perbatasan yang menghubungkan Merauke hingga Jayapura sepanjang 1.098,24 km ditargetkan sudah tembus 908,72 km pada akhir 2018.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua dimana kini jalur tersebut lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan.
“Pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sekaligus membuka keterisolasian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan,” kata Menteri Basuki.
Sedangkan jalan perbatasan NTT sepanjang 179 km sudah selesai dan beraspal.
Jalan paralel perbatasan Kalimantan, dari total panjang jalan 1.919,98 km, sudah tembus sepanjang 1.775,30 km di akhir 2018 dan sisanya sepanjang 144,68 km, tahun 2019. Jalan perbatasan Kalimantan berada di Kalimantan Barat sepanjang 849,77 km, Kalimantan Timur 243,55 km, dan Kalimantan Utara 826,66 km.
Pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sekaligus membuka keterisolasian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. (RN/MCF)