MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Kebijakan utang dalam APBN tidak hanya sebagai alat menutup defisit belanja Pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia yang berguna dalam upaya pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Hal tersebut dijelaskan pada kegiatan Edukasi Sosialisasi Surat Utang Negara (SUN) Ritel dan Penerbitan Saving Bond Ritel (SBR) 004, Kamis (9/8/2018) di Gedung Keuangan Negara 1 Renon, Denpasar.
Utang Pemerintah Pusat merupakan instrumen kebijakan untuk membiayai defisit APBN. Kebijakan utang oleh Pemerintah Pusat merupakan konsekuensi dari pelaksanaan APBN yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Pemanfaatan utang sebagai pembiayaan defisit APBN memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk mendukung akselerasi belanja produktif di 4 sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial” jelas Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan, Gede Yuddy Hendranat.
Mengenai SUN konvensional dan syariah, saat ini Indonesia lebih fokus pada SUN konvensional dalam wujud obligasi, saham dan tabungan. Hal ini juga dipengaruhi pleh kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti sehingga lebih memilih investor dalam negeri. “Paling tinggi resiko investasi adalah saham karena harga dollar sedang naik. Karakteristik Obligasi Ritel Indonesia (ORI) harganya dapat berubah setelah 2 bulan, sedangkan kalau SBR seperti deposito sehingga harganya tidak naik, tidak diperdagangkan, bisa dibeli individu dan bunganya mengambang mengikuti BI rate namun ada plafon bunga terbawah”, jelasnya.
Pemerintah juga berkomitmen bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang. “Investasi dalam jangka panjang itu meliputi belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang akan menghasilkan multiplier effect besar untuk generasi mendatang, kami juga meyakini bahwa investasi di bidang pendidikan akan menghasilkan return ekonomi sekitar 22%, sementara itu di bidang infrastruktur akan menghasilkan return ekonomi 20%, jauh lebih tinggi dibandingkan biaya utang kita saat ini sekitar 7%” sebutnya.
Disisi lain, setelah sukses dengan penerbitan saving bond ritel (SBR) seri SBR003 secara online pada Mei 2018 lalu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan kembali SBR 004 dalam waktu dekat pada 20 Agustus sampai dengan 13 September 2018. Savings Bond Ritel (SBR) merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. (NN)
Editor: N. Arditya