MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Provinsi Sulawesi Utara, melakukan studi kaji tentang penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Rabu (2/10/2019).
Dalam studi kaji ini, Pemkab Bolsel turut memboyong semua camat dan Kepala Desanya untuk mempelajari pengelolaan Dana Desa di Pandeglang, yang dinilai sudah terintegrasi secara sistem.
Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru menilai, Pandeglang berhasil dalam menerapkan aplikasi Siskeudes karena banyak BUMDes dan UMKM yang lebih maju dibanding di Bolsel. Apalagi level aplikasi Siskeudes Pandeglang kini sudah naik menjadi versi 2.0.2.
“Kami datang bersama camat dan Kades, dalam rangka studi kaji kaitan dengan penggunaan aplikasi penggunaan dana desa yaitu Siskeudes. Dengan Siskeudes versi 2.0.2, penggunaan ini mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan evaluasi itu sudah terintegrasi,” katanya di Pendopo Bupati Pandeglang.
Iskandar menuturkan, meski daerahnya dinobatkan sebagai daerah dengan penyerapan dana desa terbaik di Provinsi Sulawesi Utara dan sudah menerapkan aplikasi yang sama, namun dia merasa perlu untuk mempelajari Siskeudes milik Pandeglang karena sudah lebih dulu menerapkan aplikasi tersebut.
“Pengelolaan BUMDes di sini juga sudah cukup baik, terkait UMKM-nya termasuk pengelolaan wisata bahari, pertanian. Maka itu yang menjadi dasar kami melakukan studi kaji. Nanti mana yang bisa diterapkan di daerah kami,” puji Iskandar.
Dia berharap, pengelolaan Dana Desa di wilayahnya tahun depan lebih baik setelah studi kaji ke Pandeglang. Apalagi nilai Dana Desa untuk Bolsel tahun 2020 juga akan mengalami peningkatan.
“Kami melihat Pandeglang sebagai daerah yang sudah memakai Siskeudes-nya sudah lebih baik dari kami. Maka kami datang ke sini untuk sharing supaya pengelolaan DD kami lebih baik lagi apalagi tahun depan DD kami naik lagi,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku bahwa kedatangan rombongan dari Bolsel bisa menjadi sarana transfer pengetahuan. Mengingat mereka punya capaian baik berupa penyerapan Dana Desa terbaik sehingga Pemkab Pandeglang bisa ikut menjaring informasi.
“Pandeglang kan sudah memakai elektronik proposal yang memudahkan agar pencairan tidak menghambat pembangunan. Kita juga bisa banyak belajar dari mereka karena sudah 5 kali dapat WTP. Dan laporan Siskeudes mereka juga terbaik di Sulut,” kata Irna.
Irna menerangkan, mulanya aplikasi Siskeudes sempat disanksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal efektivitas. Namun dengan adanya apresiasi dari daerah lain, menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memiliki nilai manfaat yang baik bagi Pemda.
“Di Banten ini baru kami (yang menerapkan Siskeudes). Meski dulu sempat disanksikan oleh KPK terkait efektifitasnya. Namun sekarang lebih transparan dan memudahkan koordinasi untuk perencanaan, penganggaran, pencairan, dan laporan mudah sekali,” klaimnya.
Akan tetapi, bupati menuturkan bahwa pihaknya akan terus menyempurnakan aplikasi terapan BPKP itu. Sebab diakuinya, masih banyak kekurangan yang mesti dibenahi.
“Kami terus berkoordinasi, karena kami mengadopsi dari BPKP dan Kemendagri. Tentunya kalau masih ada kekurangan, nanti kami sempurnakan lagi,” tutup bupati. (IN)