MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Polemik dualisme kepengurusan yang berujung pada pengunduran diri pengurus PKS lama terus mencuat ditengah maraknya konsolidasi yang dilakukan oleh partai peserta pemilu.
Mengenai pemberhentian DPW PKS Bali yang lama, Ketua DPW PKS Bali Baru (Hilmun Nabi) menjelaskan bahwa penggantian amanah kepengurusan di PKS wilayah Bali adalah merespon dinamika di lapangan yang mengalami stagnasi program dan berkaitan dengan pencalegan serta persiapan pemenangan pemilu 2019. “DPP juga sudah melewati proses AD/ART internal dan tahap evaluasi kerja dan hal-hal yang diperlukan”, sebutnya.
Lebih lanjut terangnya bahwa PKS ingin menggerakkan mesin partai menjelang pemenangan pemilihan umum supaya tetap bergerak. Penggantian kepengurusan adalah hal yang wajar dan diperlukan untuk mendinamisasi organisasi. “Pihak-pihak yang sedang demo itu bukan musuh dan tetap menganggap saudara sesama muslim. Kami sangat welcome dengan mereka, memberikan ruang dan waktu untuk berpikir kepada sesama saudara untuk kembali ke dalam barisan dan kembali bekerja. Selain itu mengenai tidak adanya komunikasi terkait pergantian pengurus DPW merupakan wewenang DPP, saya hanya menerima perintah ditunjuk sebagai Ketua DPW”, jelas Hilmun Nabi saat ditemui di Denpasar, Senin (1/102018).
Pihaknya menambahkan terkait Pilpres 2019, DPP sudah menginstruksikan sebagai pendukung Paslon 2 Prabowo-Sandi. Agenda selanjutnya DPW baru akan melakukan rekonsiliasi internal dahulu baru kemudian berkomunikasi dengan partai koalisi. (NN)
Editor: N. Arditya