Menaranews.com, Pekanbaru (Riau). Sembilan agenda program Prioritas Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Nawacita, sejatinya telah memasuki tahapan pelaksanaan. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian disampaikan pembawa acara dalam diskusi interaktif RRI Pro 1 Pekanbaru (26/10).
Diskusi ini mengundang narasumber diantaranya Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Riau Muhammad Amin, Sekretaris Dinas PUPR Riau Ali Subagio dan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Eka Putra.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo tidak melulu berpusat di Pulau Jawa, namun menyeluruh hingga ke Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sebagai salah satu daerah yang digalakkan pemerintah pusat dalam membangun konsep wilayah perbatasan, khususnya di daerah pesisir. Terdapat 22 Lokasi Prioritas (Lokpri) di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Meranti, Indragiri Hilir dan Kota Dumai. Sedangkan khusus Rokan Hilir ada tiga Lokpri yakni Kecamatan Bangko, Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Selain itu, pemerintah juga mengadakan Program Sejuta Rumah di Kabupaten Kampar, Riau.
Kebijakan dan capaian program-program pembangunan tersebut harus dapat terinformasikan dengan baik kepada masyarakat melalui media massa maupun media sosial, sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dari sebuah kebijakan serta capaian pembangunan yang telah dilakukan.
Dalam hal ini, media memiliki peranan sebagai penyampai informasi, penghubung pemerintah dan rakyat, serta alat sosialisasi politik. Fungsi pers sebagai media informasi berperan dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada. Setiap informasi yang diterbitkan pers harus bersifat asli, obyektif, dan harus dikelola sesuai peraturan perundangan Pers. (*)