Menaranews, Medan (Sumut) – Jalur Sutra (Silk Road) yang bersejarah dibuka kembali melalui Proyek OBOR (One Belt One Road).
Jalur Sutra Baru (Jalur Sutra) ini akan meningkatkan rute perdagangan lama dan memperlancar pengangkutan barang atau aktivitas logistik dari Asia ke Eropa dan sebaliknya.
Proyek OBOR akan berfungsi untuk memfasilitasi akses pasar yang lebih besar di sepanjang Jalur Sutra ke perusahaan-perusahaan di China.
Proyek OBOR ini dapat mengamankan kebutuhan sumber daya alam kepada China, memperluas dan memperkuat hegemoni China, dan memberikan jalan keluar baru bagi model pertumbuhan yang dipimpin China agar terus berlanjut.
Dari sisi Politik
Pemerintah China secara resmi telah memperkenalkan Proyek OBOR (One Belt One Road) atau Belt Road Initiatives (BRI) sebagai sarana untuk menciptakan kerja sama antar Pemerintah pada tingkat makro yang didukung dengan pengembangan Infrastruktur dan Teknologi pada bidang perdagangan, investasi, dan bea cukai.
Inisiatif untuk Integrasi Keuangan juga dilakukan melalui upaya gabungan antara AIIB (Asian Investment Infrastructure Bank ) dan BRICS (Brasil, Rusia, India dan China) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dalam peraturan keuangan bilateral untuk menetapkan mekanisme pengendalian peraturan yang lebih efisien.
Dari sisi geopolitik , Negara Rusia telah mengemukakan kekhawatiran negaranya akan pengaruh China terhadap Asia Tengah.
India dan negara-negara lain juga masih membahas tentang masalah keamanan di Wilayah Samudera Hindia termasuk isu-isu di Laut Cina Selatan.
Kemungkinan ada penundaan pekerjaan di beberapa bagian Proyek OBOR , penyebabnya adalah masih terjadinya ketidakstabilan Politik dan Ekonomi di wilayah tertentu seperti Timur Tengah.
Investasi bisnis di sepanjang Jalur Sutra membutuhkan dukungan pemerintah setempat dalam bentuk Kebijakan dan perlindungan Investasi untuk memfasilitasi pertumbuhan agar terus berlanjut.
Beberapa calon mitra China berpotensi menimbulkan Resiko Ekonomi, Politik dan Sosial. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan ketidakpastian Ekonomi yang perlu diamankan oleh China agar Investasi mereka tetap sehat dan aman.
Dari sisi Ekonomi
Tujuan Proyek OBOR adalah untuk menemukan pasar baru bagi peningkatan kapasitas produk China seperti baja, semen, perkapalan, aluminium dan kaca.
Misalnya, Chinese Railway Group sedang membangun kereta berkecepatan tinggi dari Beograd ke Budapest dengan syarat bahan konstruksi berasal dari China.
Secara internal, China dapat memindahkan Industri dan Manufakturnya ke wilayah lain di Asia dan dengan demikian China dapat mengatasi polusi domestik dan kerusakan lingkungan.
Tren ini sudah terjadi di China karena adanya isu polusi, kebutuhan energi dan kenaikan biaya tenaga kerja.
Proyek OBOR ini sangat mendorong transaksi perdagangan dan investasi di sekitarnya.
Perdagangan antara China dan negara-negara di sepanjang Jalur Sutra ini adalah seperempat dari total nilai perdagangan China, melebihi US $ 1 triliun pada tahun 2015.
Diperkirakan pada tahun 2025 nanti, nilai transaksi perdagangan sepanjang Jalur Sutra ini adalah $ 2,5 Triliun ( jika $ 1 = Rp 13.300,-, berarti $ 2,5 Triliun = Rp 33.250 Triliun)
China telah mendirikan 56 zona kerjasama ekonomi di 20 negara, dan telah menghasilkan $ 1,1 miliar dalam pendapatan pajak dan telah menciptakan 180.000 pekerjaan di negara-negara tersebut.
Peluang kerja dan usaha ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya arus perdagangan dan investasi di sepanjang Jalur Sutra .
Ekspor China ke negara-negara ini melebihi ekspor ke negara-negara Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang merupakan dua tujuan ekspor utama China.
Secara volume, Ruang lingkup Proyek OBOR ini adalah jauh lebih besar dari Marshall Plan ( nilai bantuan Marshall Plan saat itu jika dihitung pada tahun 2016 sekitar $ 189.39 billion ) yang meluncurkan rekonstruksi Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Dari sisi Pendidikan
Presiden AS sebelumnya (Obama) telah membuat inisiatif untuk meningkatkan jumlah siswa AS yang belajar bahasa China di sekolah negeri .
Saat ini ada sekitar 200.000 siswa yang belajar bahasa China dan akan meningkat menjadi 1 juta siswa pada tahun 2020.
Langkah ini bertujuan untuk memperluas hubungan antara Amerika Serikat dan China untuk meningkatkan pariwisata dan perdagangan.
Pada tanggal 1 Maret 2017, Kementerian Pendidikan China merilis data statistik terakhir tentang pendaftaran siswa luar negeri di China.
Data statistik menunjukkan bahwa China menjadi tuan rumah atas 442.773 siswa Internasional pada tahun 2016, meningkat 11,4% dari tahun sebelumnya.
Hampir setengah (47%) dari semua siswa Internasional di China mengejar gelar Sarjana di Universitas-universitas China.
Sedangkan 15% lainnya belajar mengambil tingkat Master atau Doktoral, dan hampir 30% terdaftar di sekolah dasar dan menengah China.
Kementerian tersebut mencatat bahwa sekitar 40% siswa internasional yang ada di China mempelajari bahasa China pada tingkat tertentu.
Kementerian melaporkan bahwa hampir setengah atau 200.000 siswa internasional saat ini berasal dari Negara-negara sepanjang Jalur Sutra Baru .
Sebagai contoh, salah satu Negara yang berada di Jalur Sutra Baru yaitu Pakistan , sampai dengan akhir tahun 2016 telah mengirimkan 19.000 mahasiswanya belajar ke China.
China tidak asing lagi dengan siswa internasional. Mahasiswa Internasional yang belajar di China tidak lagi hanya terbatas pada subjek Bahasa dan Budaya bila dibandingkan dua dekade lalu.
Mahasiswa Internasional sekarang memilih bidang (prodi) Kedokteran, Teknik, Manajemen sosial, Ekonomi, Rekayasa Energi , Pengobatan dan Bisnis saat mendaftar Universitas di China.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan keragaman dalam program pendidikan dan membangun institusi pendidikan kelas dunia di China.
Mereka mencari kerja sama dengan mitra luar negeri. Pada tahun 2015, hampir 1.000 program Kerjasama Internasional ini dapat ditemukan di lanskap pendidikan tinggi China.
Tidak seperti di Australia, Inggris dan AS, Siswa Internasional yang belajar di China membayar biaya kuliah dengan nilai yang sama jika dibandingkan dengan siswa lokal China.
Pemerintah China telah banyak mensubsidi biaya kuliah untuk menarik lebih banyak siswa Internasional untuk belajar di China. Setiap tahun, pemerintah China memberikan 10.000 beasiswa kepada siswa dari negara-negara yang berada di Jalur Sutra .
Selain skema beasiswa yang ada, China juga berencana untuk membentuk skema beasiswa baru yang dirancang khusus untuk siswa yang datang untuk belajar di negara ini dari negara-negara yang terlibat dalam inisiatif Beijing untuk membangun Sabuk Ekonomi Jalan Sutra ( Proyek OBOR ) dan Jalur Sutra Maritim Abad 21.
Hambatan Proyek OBOR
Namun, untuk mencapai hal di atas, selain hambatan geopolitik, Proyek OBOR harus mengatasi 4 hambatan utama lainnya , yaitu :
1).Lambatnya pengiriman barang;
2).Ketidakkonsistenan Bea Cukai;
3).Biaya yang tinggi untuk segala hal, mulai dari pengadaan Tenaga Kerja sampai dengan Logistik; dan
4) Kurangnya visibilitas ke status barang di sepanjang Jalur Sutra Baru.
Biaya Transportasi Darat lebih murah
Ketika sebuah perusahaan mengirim barang lewat udara , perusahaan hanya berurusan dengan Bea Cukai , Inspeksi di awal dan akhir perjalanan.
Memang biaya pengiriman udara lebih mahal dari darat dan laut, tetapi waktu pengiriman akan lebih cepat.
Jika perusahaan mengirim barang lewat darat seperti kereta , hambatannya adalah setiap saat melintasi perbatasan akan menemui Pos Pemeriksaan.
Hal ini akan menyebabkan pengiriman barang menjadi lebih lambat , apalagi jika ada penambahan biaya dan waktu pemeriksaan di setiap pos.
Hal ini masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui kerjasama antara pemerintah di sepanjang Jalur Sutra .
Sistem Bea Cukai Terpadu
Jika Proyek OBOR dapat mengoperasikan sistem Bea Cukai Terpadu dan memakai Metode Pelacak Barang yang efektif, maka pengiriman barang dapat berjalan dengan lancar dan cepat melintasi setiap perbatasan.
Hal ini dapat mereplikasi efisiensi pengiriman seperti pada jalur udara dengan biaya transportasi darat yang rendah.
Langkah lain yang dapat membantu secara dramatis adalah jika Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) memperkenalkan Prosedur Bea Cukai Standar untuk pengiriman di sepanjang Jalur Sutra (Proyek OBOR) dengan mengkonsolidasikan persyaratan dan mengembangkan platform IT yang umum.
Investasi dalam membangun Jalur sutra melalui Proyek OBOR
Rencana China untuk membuka Jalur Sutra untuk perdagangan global di sekitar 68 negara akan membutuhkan dana untuk investasi yang diperkirakan antara $ 4-8 triliun.
Tren investasi ini akan terus naik sesuai dengan perkembangan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong arus perdagangan di sepanjang Jalur Sutra.
Membangun Jalur logistik Darat dengan memanfaatkan Kereta sepanjang Jalur Sutra
Pada tanggal 18 Januari 2017, kereta barang pertama dari China tiba di London, menandai dibukanya rute baru dari China ke Eropa sepanjang 12.000 mil yang berasal dari Yiwu, sebuah pusat komoditas di Propinsi Timur Zhejiang-China.
Kereta barang ini membawa barang-barang tekstil dan barang konsumen, kereta ini telah menempuh perjalanan selama 18 hari, waktu tempuh ini adalah ½ (setengah) dari waktu tempuh jika dikirim melalui jalur laut.
London adalah tujuan terakhir dalam jaringan rel yang meluas yang menghubungkan berbagai negara seperti Afghanistan, Kazakhstan, Turki, Spanyol dan Jerman di bawah koridor Proyek OBOR.
Layanan kereta api ini merupakan pelengkap dan pilihan alternatif dari transportasi udara dan laut, yang menawarkan solusi hemat biaya dan ramah lingkungan yang dikombinasikan dengan pengiriman tepat waktu.
Beberapa industri atau perusahaan yang sensitif dengan waktu seperti Food, Fashion, Otomotif dan Elektronik akan memilih pelayanan kereta ini.
Diperkirakan bahwa volume rel kereta api sekitar 1 juta TEUs (setara 1 juta container ukuran 20 kaki atau 6,1 m) pada tahun 2020.
Membangun Jalur Logistik Laut sepanjang Jalur Sutra
China sudah membangun pelabuhan Hambantota di Srilanka dan Gwadar di Pakistan.
Di kawasan Asia Tenggara, China akan membangun proyek jalur laut.
China sudah melakukan pembicaraan dengan Malaysia dan Indonesia untuk proyek yang serupa.
Selain itu, dalam waktu dekat China akan membujuk Singapura agar ikut mendukung proyek ini.
Peran ASEAN
Singapura telah menolak terlibat dalam megaproyek ambisius China itu, sejumlah kesepakatan China dengan negara Asia Tenggara lainnya dapat terganggu.
Seperti diketahui, dua negara tetangga terdekat Singapura, yakni Indonesia dan Malaysia telah sepakat menarik investasi besar dari China.
Dalam KTT OBOR Mei 2017, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menandatangani 9 (sembilan) dokumen kerjasama dengan China untuk usulan investasi senilai US$7,2 miliar.
Sementara itu, Indonesia menandatangani fasilitas pinjaman dari China senilai US$5 miliar.
Meskipun demikian, China tetap menjadi mitra dagang terbesar di Singapura selama ini. Singapura masih merupakan investor terbesar kedua di China.
Nilai kerja sama kedua Negara merosot dari $6,97 miliar pada 2015 menjadi $6,18 miliar pada tahun 2016.
Peran Indonesia di Jalur Sutra
Pemerintah Indonesia sangat gencar membangun infrastruktur. Salah satunya adalah program tol laut agar tercipta konektivitas antar daerah.
Program tol laut memiliki kesamaan tujuan dengan jalur sutra maritim dalam Proyek OBOR.
Melalui Proyek Obor ini, Pemerintah China mengajak agar Pemerintah Indonesia terlibat aktif.
Pada saat pertemuan sebelumnya antara pemerintah Indonesia dengan China pada 2015, kedua negara telah membahas beberapa kerja sama, termasuk pembangunan 13 unit Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang disepakati pada Oktober 2013.
Pada awalnya, sejumlah KIT yang dibahas yaitu berlokasi di Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Sei Mangkei (Sumatra Utara), Tanggamus (Lampung), Batulicin (Kalimantan Selatan), Ketapang (Kalimantan Barat), dan Mandor (Kalimantan Barat).
Selanjutnya, Bitung (Sulawesi Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tenggara), Bantaeng (Sulawesi Selatan), Buli (Halmahera Timur, Maluku Utara), dan Teluk Bintuni (Papua Barat) juga termasuk diantara lokasi KIT.
Pembangunan KIT di luar Pulau Jawa ini membutuhkan investasi sekitar Rp 55,4 triliun.
Di lain sisi, investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur diluar KIT seperti pelabuhan dan sarana penunjang sebesar Rp 1,1 triliun.
Dana tersebut diharapkan pemerintah datang dari investasi asing ke Indonesia, dimana Indonesia berjanji akan memberikan sejumlah kemudahan investasi.
Sebelumnya, terdapat 3 hub ekonomi yang diajukan pada pertemuan BRF pada Mei lalu, yaitu di Bitung Sulawesi Utara, Tanjung Kuala di Sumatera Utara, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Kalimantan Utara.
Pemerintah menawarkan pembangunan hub ekonomi melalui pembangunan bandara dan jalur rel kereta api yang akan menghubungkan Manado hingga ke Gorontalo dan pelabuhan yang akan menghubungkan jalur maritim ke Darwin Australia hingga ke sebelah utara menuju Tokyo, Jepang, dan Tiongkok.
Sementara untuk koridor di Sumatera Utara, pemerintah menawarkan investasi di pembangunan jalan dan kereta api yang akan mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan (Kuala Tanjung-Parapat-Sibolga).
Selain itu ada juga jalan yang terintegrasi ke Pekanbaru dan Duri Dumai.
Sementara untuk di wilayah Kalimantan Utara, Indonesia menawarkan kerja sama energi. Kawasan Kalimantan Utara memiliki potensi listrik sebesar 7.200 Mega Watt dan ada keinginan pemerintah untuk membuat smelter dan industrial park.
Saat ini China mematok harga listrik 10-12 sen per kwh, jika China melakukan kerja sama dengan Indonesia, maka harganya bisa jauh lebih murah menjadi 4-5 sen per kwh. Hal ini tentu saja bisa mengurangi polusi.
Pada saat Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road ( Proyek OBOR ) di Beijing Mei lalu, Presiden Joko Widodo mendapat komitmen investasi hingga US$ 28 miliar dari pemerintahan China.
Pemerintah menyiapkan tiga Provinsi untuk menyambut investasi teranyar dari China. Komitmen investasi tersebut didapat saat Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road ( Proyek OBOR ) di Beijing, beberapa waktu lalu.
Tiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dengan Sulawesi Utara.
Agar semua proyek pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, maka semua pihak harus dapat melakukan sinergi dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu untuk terlibat dalam setiap proyek diatas.
Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, yang membutuhkan komitmen yang luar biasa dari seluruh pemimpin dan rakyat Indonesia.