Soal Penolakan LHS, LPMP Kalteng : Harus Ada Kolaborasi Pendidikan dan Kemenag

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai Lima Hari Sekolah (LHS) dalam delapan jam per harinya, seperti yang disampaikan Pengurus Badan Nahdatul Ulama (PBNU) Pusat baru-baru ini, persoalannya lebih dimungkinkan terletak pada komunikasi.

Penolakan yang disampaikan oleh PBNU sendiri tentunya diteruskan ke masing-masing pengurus yang ada di tingkat daerah, tak terkecuali Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalteng, seperti pada pemberian menaranews.com sebelumnya.

Untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalteng menginisiasi untuk melakukan pertemuan antara pihak Dinas Pendidikan dengan pihak Kementrian Agama (Kemenag) di tingkat daerah untuk membicarakan hal tersebut lebih dalam lagi.

Keinginan mencari solusi serta jalan keluar dari persoalan yang dihadapi itu, disampaikan langsung Kepala LPMP Provinsi Kalteng, Krisnayadi Toendan ketika melakukan diskusi bersama beberapa awak media, Jum’at (12/08) di Palangka Raya.

“Harus ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak pesantren atau pihak yayasan agama lainnya, Perlu ada komunikasi. Bahkan saya sempat menanyakan kepada Dinas Pendidikan sejauh mana kolaborasi yang dilakukan saat ini,” ujar Krisnayadi.

Ia menyayangkan, kolaborasi yang harus dilakukan antara pendidikan dengan yayasan yang mengajar agama seperti mengaji dan sebagainya tidak tersampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota di Kalteng.

Untuk itu ujarnya lagi,  harus ada pembicaraan atau diskusi antara Dinas Pendidikan dengan Perwakilan Kemenag di daerah dalam waktu dekat Ini. Krisnayadi juga sangat menyarankan, selama jam pelajaran sekolah 8 jam, hendaknya pihak sekolah juga mengisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Ada beberapa alternatif yang bisa diambil. Misalnya, pihak Sekolah memanggil ustad untuk mengajar pendidikan agama islam, atau pendeta. Untuk alternatif kedua, siswa yang mengaji selepas pulang sekolah, bisa mengatur waktunya di hari libur sabtu atau minggu,” katanya menambahkan.

Kendati demikian, dirinya sendiri berkeinginan adanya kolaborasi yang dilakukan dengan pihak yayasan agama Islam berkenaan dengan Sekolah yang sudah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No.23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Khusus untuk di Kalteng sendiri, penerapan regulasi tersebut katanya lebih dalam lagi, hanya diwakili oleh sekolah yang ada di beberapa Daerah dari 13 Kabupaten dan 1 Kota. Seperti beberapa sekolah di Kota Palangka Raya, Kapuas, Barito Timur, Barito Utara, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Katingan.(arli)

Editor : Hidayat

Berita Terkait More News