Portal Berita Online Indonesia

Sistem Penghitungan Suara Berubah, KPU Pandeglang: Lebih Adil

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Pusat telah mengesahkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan tersebut menyederhanakan sistem pemilu dengan meringkas 3 UU yang terdiri dari UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i menjelaskan, pada pemilu tahun 2014 menggunakan sistem Kuota Harr dengan mengandalkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Maka Pemilu 2019, akan menerapkan mekanisme Saint Lague.

“Aturannya, suara sah tiap partai politik akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil seperti 1, 3, 5, dan 7, kemudian setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak dan jumlah kursi akan ditentukan berdasarkan peringkat,” sambungnya.

Senada dengan Sujai, Komisioner KPU Pandeglang Divisi Perencanaan SDM dan Partisipasi Masyarakat Ida Jahidatulfallah mengatakan, sistem penghitungan kursi dari sistem Kuota Hare menjadi sistem Sainte Lague, sistem ini dinilai lebih murni dan menjamin kesetaraan antara presentase perolehan suara dan perolehan kursi.

“Tidak ada perolehan kursi yang dominan. Hal ini juga dianggap lebih adil dan menguntungkan semua Parpol,” ungkapnya.

Selain itu, jumlah penyelenggara pemilu di Pandeglang masih tetap sebanyak 5 orang, karena mengacu pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan banyaknya wilayah administrasi.

“Seperti Cilegon, jumlah penduduknya kan sedikit, wilayahnya juga kecil, wilayah administrasinya sedikit. Itu anggota KPUnya cuma 3 orang,” terangnya.

Khusus pengawas pemilu, lanjut Ida, terjadi perubahan status dari Panwaslu menjadi Bawaslu dengan status keanggotaan tidak lagi Adhoc.

“Sementara status panwascam masih tetap Adhoc,” imbuhnya.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan Peluncuran Program Pemilu Milik Kita, yang merupakan program kerjasama antara KPU Kabupaten Pandeglang dengan Suwaib Amiruddin Foundation (SAF). SAF merupakan lembaga sosial yang membantu KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan melakukan sosialisasi, kemudian membantu pengawasan pelaksanaan dan hasil pemilu nantinya.

“Pengawasan, membantu sosialisasi juga, tapi tidak terlibat penghitungan suara,” tutup Ida. (IY)