LeIP : UU Administrasi Pemerintah Akibatkan Inkonsistensi Putusan

Menaranews, DKI Jakarta – Lahirnya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah atau UU AP berdampak negatif bagi putusan hakim karena bisa mebuat putusan yang inkonsisten. Hal ini disebabkan karena UUAP memiliki perubahan yang berbeda dengan Undang-undang Keputusan Tata Usaha Negara (UU TUN).

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Nur Syarifah mengatakan, dengan lahirnya UU AP menimbuklan kerancuan khususnya perubahan yang terjadi pada Pasal 87 huruf d dan e.

“Dalam UU AP pasal 87 huruf (d) dikatakan ‘bersifat final dalam arti lebih luas’ yang sebelumnya pada UU TUN hanya bersifat final,” katanya dalam acara konfernsi pers di Cikini, Jakarta, Jumat (11/8).

Lebih lanjut, Syarifah mengatakan penjelasan yang terdapat dalam UUA AP juga tidak singkron dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mendefenisikan ‘final dalam arti lebih luas’.

“Perbedaan yang terjadi dalam makna fungsi dalam arti luas menurut SEMA adalah ‘sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Sedangkan menurut UU AP mencangkup keputusan yang di ambil oleh atadan pejabat yang berwenang,” kata Syarifah.

Selain itu, perluasan juga terjadi pada pasal 87 huruf (f) yang mengatakan ‘bepotensi menimbulkan akibat hukum’ yang pada UU TUN dikatakan hanya yang berakibat hukum. Begitu juga dalam SEMA juga tidak menjelaskan secara detail tentang maksud berpotensi menimbulkan akibat hukum.

“Penjelasan juga tidak dijelaskan dalam SEMA. Di SEMA hanya memberikan contohnya. Jadi permasalahn ini akan mengakibatkan inkonsistensi putusan,” katanya.

Di waktu yang sama, Peneliti LeIP, Alfeus Jembabun juga mengatakan, akibat perluasan makna yang terjadi di UU AP akan membuat inkonsistensi hukum yang berlanjutan dan solusinya adalah penjelasan MA melalui Surat Edarannya.

“Ini akan mengakibatkan perdebatan yang tidak henti-hentinya, di sini MA harus menjelaskan dengan clear melalui SEMAnya,” cetusnya.

Dari hal tersebut, Ia mengatakan merujuk kepada penjelasan UU AP, UU tersebut dibentuk tidak lain bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang semakin baik, transfaran dan efisien, menciptakan keadilan dalam kepastian hukim, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat diman untuk mencapai hal tersebut badan atau pejabat TUN dituntut lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan.

“Namu di sisi lain istilah berpotensi menimbulkan hukum dalam UU AP membuat badan atau pejabat TUN tidak optimal menjalankan tugasnnya karena kekuatiran digugat dengan sangat terbuka lebar,” jelas Alfeus. (ZH)

Berita Terkait More News