Portal Berita Online Indonesia

Kriminalisasi Petani Tandem Hilir, Kontras Sumut Menduga Banyak Kejanggalan Proses Pemidanaan

 

MENARAnews, Medan (Sumut) — Dua orang petani Desa Tandem Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serang dikriminalisasi oleh sesama peani penggarap lahan eks HGU PTPN II.

Keduanya adalah kakak beradik Surawan dan Mujayana. Mereka dilaporkan karena dugaan pengrusakan tanaman di lahan yang di klaim milik penggarap berinisial EA, sesama penggarap di kawasan itu. Padahal sebelumnya lahan itu digarap oleh Surawan dan Mujayana.

“Mereka dilaporkan sekitar November 2016. Namun prosesnya sempat terhenti. Tapi pertengahan agustus keduanya ditangkap polisi atas laporan tersebut,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut Amin Multazam, Selasa (12/9/2017).

Tanah yang diklaim milik EA itu sebelumnya sudah dikuasai oleh kakak beradik Surawan dan Mujayana sejak tahun 2002. Tanah itu adalah hasil perjuangan orang tua mereka dari pelepasan HGU PTPN II Kebun Tandem Hilir seluas 97,5 Ha yang tidak diperpanjang lagi.

Nama EA baru muncul sekitar tahun 2015. Dia menyatakan lahan yang dikuasai dan dikelola Surawan dan Mujayana adalah miliknya. Dia kemudian melaporkan Surawan dan Mujayana ke Polres Binjai dengan tuduhan pengrusakan tanaman.

“Padahal yang sebelumnya dirusak adalah tanaman milik Surawan dan Mujayana. Ini jadi janggal,” kata Amin.

Saat ini Surawan dan Mujayana sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dengan sangkaan melakukan pelanggaran pasal 170 ayat (1) Jo pasal 406 ayat (1) KUH Pidana. Anehnya, pada saat hari H kejadian (sebagaimana laporan pelapor), Mujayana justru tidak berada dilokasi.

“Berdasarkan keterangan saksi, Mujayana saat itu sedang membantu menanam padi di lahan orang lain.

Entah atas dasar apa, proses hukum terhadap Mujayana dan Surawan saat ini sudah memasuki fase persidangan di pengadilan (sudah P21). Kami menilai ada dugaan pemidanaan yang dipaksakan, khususnya saat laporan diproses ditingkat kepolisian Polres Binjai.” terang Amin.

Bahkan, yang membikin semakin janggal, selama pemeriksaan Mujayana dan Surawan tidak didampingi kuasa hukum. Menurut KontraS ini juga sebuah kejanggalan dan maladministrasi. Tindakan ini pelemahan yang ingin menjerat petani ke dalam pidana.

“Bahkan, setelah mendapat pendampingan, pihak keluarga tidak mendapat salinan berita acara pemeriksaan. Upaya yang menunjukan ketidakprofesionalan aparat dan semakin menguatkan dugaan adanya kriminalisasi atas kasus ini,” ujar Amin.

Dalam kasus ini, KontraS Sumut meminta Polda Sumut untuk mengevaluasi kinerja personilnya. Apalagi sudah banyak bukti kejanggalan dari hasil investigasi KontraS.

“Kita tentu tidak menginginkan aparat penegak hukum dijadikan ‘alat’ oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai lahan, khususnya di areal Eks HGU PTPN II,” tukasnya.

KontraS juga akan melaporkan para oknum aparat yang diduga terlibat dalam kriminalisasi dua petani itu ke Polda Sumut. KontraS ingin, dalam carut marut situasi lahan Eks HGU PTPN II yang belum menenemukan titik penyelesaian, aparat penegak hukum mampu bersikap bijak dan memberikan rasa keadilan. (yug)