Portal Berita Online Indonesia

Kalteng Tanpa Sengketa Lahan, Tunas Borneo Adakan Diskusi Bersama

Antara Hukum Positif dan Hukum Adat

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Maraknya persoalan sengketa lahan terjadi hampir di setiap daerah, baik perorangan dengan perorangan, perorangan dengan perusahaan dan perusahaan dengan perusahaan tak terkecuali di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 15,3 juta Hektar lebih atau satu setengah kali pulau jawa memang masalah yang sudah kerap terjadi.

Namun tak jarang persoalan tersebut khususnya di Kalteng dapat bersinggungan langsung atau pun berbenturan antara hak-hak masyarakat adat Kalteng dengan hukum positif yang berlaku, sehingga perlu adanya keselarasan dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan, baik itu hukum positif maupun hukum adat.

Guna mendorong adanya ruang untuk melakukan sinkronisasi hukum nasional dan hukum adat dayak Kalteng dalam melindungi hak-hak masyarakat adat pada penyelesaian sengketa lahan, salah satu lembaga kajian ‘Tunas Borneo’ menggagas kegiatan diskusi bersama sejumlah OKP, BEM UPR, LSR, Aman, PP, IMM, HMI dan dengan mengangkat tema “Membangun Kalteng Tanpa Sengketa Lahan”

Kegiatan yang dilaksanakan Rabu (13/09) di Kantor Sekretariat KNPI Kalteng, dihadirkan beberapa narasumber diantaranya, Direktur Walhi Kalteng Dimas N.Hartono, Praktisi Hukum Adat Ambu Naptamis, dan Praktisi Hukum Positif Donny Y. Laseduw.

Buah pemikiran serta sudut pandang dari narasumber pun muncul ke permukaan akan permasalahan yang tengah dibahas. Seperti yang disampaikan Dimas N.Hartono selaku Ditektur Walhi Kalteng ketika diwawancarai menaranews.com usai kegiatan menjelaskan, wilayah adat di Kalteng sudah dilakukan pemetaan oleh lembaga masyarakat yang membidangi hal tersebut.

“Dari hasil pemetaan¬† yang dilakukan Lembaga Simpul Layanan Pemetaan Partisipatik, bersama lembaga yang konsen terhadap pemetaan sejak tahun 97 lalu, terdata sekitar 1,7 Juta Ha kawasan Wilayah Adat atau wilayah yang dikelola oleh masyatakat yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota di Kalteng. kebanyakan bermasalah ada juga lahan yang tengah berkonflik dengan perusahaan, ada juga tidak,” jelas Dimas.

Sering dengan waktu dan sampai dengan saat ini katanya, tiba-tiba saja ada konsesi yang masuk perizinan dan sebagainya. Meski dirinya mengakui, dulu proses pendokumentasiannya tidak berjalan dengan baik, sehingga untuk saat ini tengah dilakukan pendalaman kembali.

Terkait hak-hak wilayah Adat itu sendiri tambah Dimas menjelaskan, di MK 35 sudah membenarkan adanya hak-hak wilayah Adat. Namun sayangnya, kejelasan yang sudah tertuang tidak diterapkan secara maksimal, ditambah lagi dengan hasil pemetaan yang dilakukan tidak didorong dengan kebijakan yang dikeluarkan secara formil di tingkat Kabupaten/Kota.

“Ada sih, tapi kebanyakan daerah sendiri terkesan belum mau untuk melakukan itu. Yang menjadi pertanyaannya, mau apa tidak daerah melakukan komunikasi dengan masyarakat ketika berkaitan langsung dengan kekayaan yang digali. Sayangnya ketika investor mendapat rekomendasi dari daerah tidak melakukan komunikasi kembali dengan masyarakat yang bersentuhan langsung. Ada, tapi hanya orang-orang tertentu saja,” paparnya menambahkan lebih dalam.

Disamping itu, Praktisi Hukum Adat Ambu Naptamis ketika diwawancarai menjelaskan, sebelum masuk ke satu wilayah untuk mengerjakan sebuah proyek yang akan dikerjakan, seharusnya dilakukan komunikasi dan mensosialisasikan proyek atau kegiatannya terlebih dahulu dengan masyarakat khususnya berkenaan dengan wilayah-wilayah adat.

“Instrumen ini kan sudah didorong di tingkat internasional. Dalam rangka mendorong peran daerah dalam pengakuan hak-hak masyarakat Adat. Saya pikir, lebih baik mengadopsi instrumen itu tadi, tentunya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik-konfik sengketa lahan yang terjadi seperti saat ini,” kata Ambu.

Dirinya juga berpendapat, perlu adanya peradilan adat di Kalteng. Namun yang lebih penting lagi, bagaimana kapasitas orang yang menjalankan peradilan adat ini nantinya seperti damang, mantir dan sebagainya, harus diperkuat lagi.

Dari sudut pandang prespektif hukum seperti apa, Donny Y Laseduw selaku Ketua Pemerhati Hukum dan Politik Harati Kalteng dalam paparannya menjelaskan, persoalan sengketa lahan di Kalteng sudut pandangnya dikembalikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menjelaskan, Bumi, Air dan di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Rakyat mana yang dimaksudkan? pasal 33 sudah konstitusi. Dan parahnya lagi, undang-undang ini tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat yang berada di dekat hasil kekayaan Negara. Dan yang terpenting lagi, bagaimana memberdayakan masyarakat khususnya damang dan kepala adat untuk mampu menjaga persoalan adat,” kata Donny.

Terkait pelaksanaan Diskusi tersebut, Presiden Bem UPR Jimmy Balantikan Sumbada Menyampaikan, kegiatan ini sangat bagus sekali. Karena sangat sesuai dengan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat Kalteng.

“Saya berharap dari diskusi pada hari ini dapat bersama-sama memperdulikan masyarakat Kalteng, bagaimana bisa membantu sebisa mungkin. Kemudian kesepakatan hasil diskusi bersama bisa disosialisasikan kepada masyarakat mengenai penanganan khususnya terhadap masyarakat yang notabene bermasalah dengan sengketa lahan,” tutup Jimmy.(arli)

Editor : Hidayat