Ini Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Melaui E-Katalog

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dalam rangka percepatan proses pelelangan yang akuntabel serta sesuai dengan ketentuan pada pasal 110 ayat 6 pada Peraturan Presiden No.14 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, melalui E-Katalog dan E-Purchasing, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kerjasama dengan Bhinneka.com memberikan sosialisasi kepada 200 peserta yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Badan atau Lembaga, Kepala Biro, Ketua ULP dan LPSE di Provinsi Kalteng terkait manfaat pengadaan barang melalui E-Katalog LKPP, Selasa (04/04), di Palangka Raya.

Kepala LKPP Agus Prabowo menyampaikan, E-Katalog menjadi instrumen dalam menciptakan pengadaan barang atau jasa Pemerintah yang terbuka dan efisiensi. Pembelian barang atau jasa melalui E-Katalog bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

“Pengelola pengadaan hanya perlu melakukan log in dan melakukan transaksi melalui e-katalog.lkpp.go.id dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk Pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhan,” jelas Agus Prabowo.

Apalagi Informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Informasi harga dan spesifikasi barang atau jasa yang terdaftar di E-Katalog LKPP, lanjutnya bersifat terbuka dan seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini Pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia.

Direktur Corporete Sales Bhinneka.com Heriyadi Janwar mengatakan, Bhinneka sebagai pelopor penyedia barang atau jasa secara online yang sudah terverifikasi di LKPP dan turut berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang atau jasa Pemerintah melalui E-Katalog.

“Kita berkomitmen untuk dapat membantu proses reformasi cara belanja Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak, sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin Pemerintah,” jelas Heriyadi Janwar.

sebagai online store yang berkecimpung di dunia distribusi dan penjualan barang atau jasa secara online dan offline selama 24 tahun terakhir. Bhinneka jelasnya lagi, berkomitmen memberikan produk harga, pelayanan dan servis terbaik melalui E-Katalog LKPP dimana Bhinneka memiliki keterwakilan resmi di 32 Provinsi di Indonesia.

Dirinya berharap agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pengetahuan Pemerintah Daerah di Indonesia mengenai manfaat pengadaan barang melalui E-Katalog LKPP demi Indonesia yang semakin transparan dan maju serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dari berbagai aspek.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi diwakili oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Benius memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog.

“Kita juga akan melakukan pengembangan-pengembangan E-Katalog ini nantinya terutama memberikan sosialisasi kembali baik terhadap aparatur pelaksana maupun pengguna layanan pengadaan barang atau jasa, tidak ada lagi menggunakan sistem konvensional tetapi sudah full IT,” jelas Benius ketiak diwawancarai Menaranews.com

Dirinya juga berharap dengan perubahan sistem pengadaan barang atau jasa ini nantinya dapat mempermudah, efisiensi, transparan dan akuntabel seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan baik itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA).

Disinggung terkait release data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 60 persen kasus tindak pidana korupsi terjadi pada proses pengadaan, Benius tidak menepis hal tersebut. Diharapkan dengan sistem pengadaan E-Katalog ini nantinya dapat mengurangi persentase kasus terjadinya tidak pidana korupsi.

“Kita akan bekali teman-teman ini agar tidak melakukan itu. Ditempat saya saja misalnya saja, tidak ada lagi disana pungutan-pungutan. Karena apa, saya sudah memberikan honor kepada mereka, jadi pertama bagaimana kita bisa merubah cara pandang dan pemahaman mereka terhadap proses pengadaan itu sendiri,” tutupnya.(arli)

Editor : Hidayat

Berita Terkait More News