Hendak Dibubarkan, Ini Tanggapan HTI

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Proses pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto melalui konfrensi pers, Senin (08/05) kemarin dengan alasan HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan Nasional, mendapat tanggapan dari Ormas HTI sendiri.

Berkenaan dengan hak tersebut, HTI melalui Juru bicaranya Muhammad Ismail Yusanto dalam press release ke menaranews.com, Rabu (10/05) meminta rencana Pemerintah tersebut dihentikan, dimana bila proses pembubaran tersebut diteruskan maka publik akan semakin mendapat bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif anti Islam. Hal ini dapat dibuktikan dimana sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, bahkan diantaranya sampai dengan sekarang masih ada yang ditahan.

“Lalu melakukan pembubaran atau halangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat. Berkenaan dengan pernyataan terkait persoalan pembubaran yang disampaikan Menkopolhukam, HTI mengeluarkan Pernyataan. Pertama menolak rencana pembubaran tersebut, karena langkah yang diambil tidak memiliki dasar sama sekali,” jelas M. Ismail Yusanto.

Lanjutnya, HTI organisasi legal berdasarkan hukum perkumpulan (BHP) no. AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juni 2014. Sebagai organisasi legal, ujarnya lagi, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan guna perbaikan Bangsa dan Negara. Kedua, secara faktual, HTI selama 20 tahun telah terbukti mampu melaksanakan dakwahnya secara tertib, santun dan damai.

Dalam Pelaksanaan dakwah sendiri selama ini. ujar Ismail Yusanto menambahkan lebih dalam, sudah diselenggarakan sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, tudingan kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan ketentuan NKRI adalah tudingan yang mengada-ada.

“Sebagai organisasi, dakwah kegiatan HTI adalah menyampaikan ajaran islam. Tidak ada yang disampaikan HTI baik itu terkait aqidah,syakhsiyyah,syariah, maupun Khilafah dan lain-lain terkecuali ajaran Islam. Pernyataan selanjutnya, melalui dakwah yang dilakukan secara intensif di seluruh Wilayah Indonesia, HTI telah memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM Negara yang bertakwa dan berkarakter mulia ini,” paparnya.

Disisi lain, Ketua DPD HTI Kalteng Abdul Khair melalui bidang Hubungan Masyarakat (Humas) HTI, M. Khomeini ketika diwawancarai menaranews.com melalui telfon terkait rencana pembubaran HTI oleh Pemerintah tersebut menyampaikan, pihaknya akan menunggu keputusan dari DPP HTI Pusat.

“Kita tetap akan menunggu keputusan yang disampaikan oleh DPP HTI Pusat,” tutup M.Khomeini.

Sebelumnya, rencana pembubaran HTI dilakukan oleh pemerintah karena terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri-ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan sebagainya.(arli)

Editor : Hidayat

Berita Terkait More News