Portal Berita Online Indonesia

APBD-P 2017, Lampura Defisit 132 M

MENARAnews, Kotabumi (Lampung) – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 yang diajukan oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara (Lampura) akhirnya disahkan dan disetujui bersama oleh DPRD Lampura menjadi perda APBD-P tahun 2017.

Dalam pengesahan APBD-P yang berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD setempat (13/9) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Nurdin Habim didampingi Wakil Ketua II, Yusrizal dan Wakil Ketua III, Arnold Alam itu dinyatakan bahwa dalam APBD-P tahun 2017 ini mengalami defisit sebesar Rp.132 Milliar.

Juru bicara Badan Anggaran (Bangan) DPRD, Mardi Daud dalam laporannya menyampaikan dalam rancangan APBD-P tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp. 132.589.558.360. Jumlah tersebut berkurang dari defisit anggaran APBD murni tahun 2017 yang mencapai Rp. 227 Milliar.  Dia pun mengharapkan dengan disepakati bersama raperda APBD-P tahun 2017 ini menjadi perda maka seyogyanya pihak eksekutif dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mengaplikasikan program kerjanya sesuai APBD-P. ” Kami berharap kiranya pihak eksekutif dapat memaksimalkan program kerjanya untuk kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada APBD-P tahun 2017,” ujar anggota fraksi Gerindra ini.

APBD-P tahun 2017 ini, papar Mardi terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 118.102.364.090. Dengan dana perimbangan sebesar Rp. 1. 354.338.960.480. Pendapapatan lainnya yang sah sebesar Rp. 330.323.231.778. sehingga total berjumlah Rp. 1.802.764.563.355.

Sementara belanja tidak langsung mencapai Rp. 811.266.561.546. Belanja langsung sebesar Rp. 1.124.091.560.159 dengan total belanja sebesar Rp. 1.935.354.121.705 yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. 132.589.558.350.

Pada kesempatan itu, Bupati melalui Wakil Bupati, Sri Widodo dalam menyampaikan tanggapan terakhirnya mengatakan, usulan rancangan APBD-P yang baru saja disahkan atau disepakati bersama telah mengacu dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan disahkannya APBD-P 2017 ini  setiap OPD harus mensinkronisasikan program kerjanya. Tentunya dengan disahkan APBD-P ini di tingkat kabupaten maka proses selanjutnya adalah dibawa dan dievaluasi di tingkat provinsi Lampung. ” Saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras para anggota Dewan yang telah menganalisa membahas hingga mengesahkan APBD-P ini. Kami juga mengapresiasi kinerja Dewan selaku mitra kerja dalam melakukan pengontrolan dan mendukung program  pembangunan demi percepatan kemajuan daerah,” pungkas Sri Widodo

Pantauan, sebanyak 37 anggota Dewan hadir dari 45 jumlah anggota Dewan yang ada. Tampak hadir pula jajaran pejabat di lingkup pemerintahan setempat. (JA/Rz)