Pengamat Yakin Pemerintah Tak Terlibat Kisruh Demokrat

MENARAnews – Sejumlah pengamat politik di Indonesia merasa yakin bahwa Istana tidak terlibat dalam konflik internal Partai Demokrat. Salah satu pengamat tersebut yaitu Abi Rekso Panggalih.

Abi berpendapat bahwa SBY telah berupaya membangun narasi bahwa Istana terlibat dalam kekisruhan internal Partai Demokrat dengan menyebut nama Moeldoko, Kepala Staf Presiden, saat menggelar konfrensi pers.

Padahal menurutnya, Partai Demokrat sudah bercitra buruk mengingat sejumlah kadernya memiliki track reord yang buruk.

“Pernyataan SBY yang mengaitkan masalah internal Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi, bisa dibilang seperti orang mambuk yang berada di dalam bus kota. Pak SBY terkesan memiliki emosi yang tidak stabil dan mencari kambing hitam. Padahal sebenarnya, masalah internal dan citra buruk itu sudah terjadi berlarut-larut, yang kemudian puncaknya adalah KLB,” ujarnya, Kamis (11/3).

Ubedilah Bardrun, pakar politik dari UNJ juga menyatakan hal yang serupa. Dia menila pernyataan pemerintah yang akan akan memakai UU Partai Politik dan AD/ART, sebagai isyarat kuat bahwa pemrintah tidak berminat melakukan manuver politik yang memiliki resiko tinggi.

Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly sudah menyampaikan pernyataan yang konsisten. “Pada masa krisis seperti sekarang ini, sangat beresiko. Potensi bergejolaknya cukup besar,” katanya.

Selain itu pegiat media sosial, Ninoy Karundeng meminta kepada para internal demokrat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat memicu terjadinya opini publik, yang menyiratkan Istana terlibat. Dirinya menyampaikan bahwa persoalan ini adalah masalah internal yang disebabkan oleh kepemimpinan model dinasti.

Ninoy menganggap bahwa tudingan terhadap Istana adalah upaya untuk menutupi kondisi demokrat yang saat ini sudah menjadi partai keluarga. KLB Deli Serdang menunjukkan adanya perubahan komunikasi publik dan media sosial

Menurutnya, strategi komunikasi publik ini berujung pada menebar fitnah, ketakutan, dan memberikan ancaman terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Namun di satu sisi, SBY justru mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan lembaga pemerintah lainnya tidak terlibat dalam konflik partai Demokrat.

Sementara itu, Benny Harman membentuk opini publik bahwa ada keterlibatan Polri dan Istana. Melalui media sosial Twitter, Benny menyebut bahwa pengurus Demokrat di daerah mendapatkan intimidasi agar memberikan informasi terkait hasil KLB. Intimidasi itu diduga dilakukan oleh intelijen kepolisian.

“Pernyataan yang disampaikan oleh Benny K Harman merupakan strategi komunikasi di platform media sosial, agar tercipta opini bahwa Polri terlibat dalam konflik internal Demokrat,” ujar Ninoy.

Ninoy menduga bahwa pernyataan Benny K Harman bertujuan untuk mempengaruhi Menkumham Yasonna Laoly agar menolak hasil KLB Demokrat di Deli Serdang.

“Melalui strategi tersebut, SBY berharap dapat menekan Yasonna secara psikologis, melalui pembentukan opini publik. Dengan demikian, Yasonna akan membuktikan bahwa dirinya netral karena menolak Demokrat Moeldoko. Hal ini adalah grand strategi yang mudah ditebak,” tandasnya.

Di lain pihak, pengamat politik AS Hikam meyakini bahwa Presiden Jokowi memiliki sense of crisis atau peka terhadap krisis yang terjadi. Jokowi dinilai tidak akan memberikan konflik internal Demokrat terjadi berlarut-larut.

“Saya percaya bahwa pak Jokowi orang sangat peka terhadap berbagai macam krisi yang terjadi di negara ini,” ujar AS Hikam. (AF)


Comments
Loading...