Asing Menguasai Bank-Bank di Indonesia, Berbahayakah?

MENARAnews – Kepemilikan asing terhadap perbankan di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. Setiap tahunnya di Industri perbankan nasional, kita melihat adanya akuisisi pemodal asing terhadap bank di Indonesia. Terkini adalah akuisisi KB Kookmin (institusi keuangan asal Korea Selatan) yang membeli 67 persen saham Bank Bukopin. Meskipun akuisisi Bank Bukopin oleh KB Kookmin terkesan terjadi akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan risiko likuiditas pada Bank Bukopin, namun sejatinya penjajakan KB Kookmin untuk membeli saham Bank Bukopin sudah dimulai sejak 2019, jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelian bank di Indonesia oleh investor asing merupakan hal yang rutin terjadi. Hingga saat ini, total ada 42 Bank Umum di Indonesia yang berstatus kepemilikan asing. Dari jumlah tersebut, bank yang memiliki aset diatas Rp100 triliun diantaranya Bank Danamon, CIMB Niaga, Maybank Indonesia, OCBC NISP, UOB Indonesia, Bank Permata, dan Bank MUFG. 

Pintu kepemilikan asing terhadap bank di Indonesia mulai terbuka sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1999 tentang pembelian saham bank umum oleh pihak asing. Selain PP tersebut, kepemilikan saham perbankan oleh asing diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/8/PBI/2012 tahun 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, yang membolehkan asing memiliki saham lebih dari 40 persen dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang aturan baru mengenai kepemilikan asing terhadap bank di Indonesia, yakni maksimal 51 pesen. Meskipun demikian, kepemilikan 51 persen juga berarti dominasi pemegang saham terhadap arah kebijakan perseroan.

Ketertarikan pemodal asing untuk memiliki saham mayoritas pada perbankan Indonesia merupakan hal yang sangat wajar. Secara bisnis, industri perbankan di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Survei yang dilakukan OJK pada 2019 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih berada di level 76,2 persen, lebih rendah dibandingkan Singapura sebesar 86 persen, Malaysia sebesar 85 persen, dan Thailand sebesar 82 persen. Angka ini memberikan gambaran bahwa potensi pasar keuangan yang masih bisa digarap oleh bank-bank di Indonesia sangatlah besar. Selain itu Margin Bunga Bersih (Net Interest Margin/NIM) industri perbankan di Indonesia juga tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, per April 2020 NIM perbankan di Indonesia sebesar 4,57 persen, sementara NIM perbankan di Thailand hanya berkisar di 3,5 persen dan Malaysia sekitar 2 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa bisnis perbankan di Indonesia lebih menguntungkan ketimbang negara-negara pembanding tersebut.

Perlukah kita khawatir?

Setidaknya terdapat dua isu yang menjadi kekhawatiran khalayak akan kepemilikan asing terhadap bank-bank di Indonesia, yakni pemberian kredit yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan ketakutan akan larinya dividen atau nilai tambah ke luar Indonesia.

Menjawab hal tersebut, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto, meyakinkan bahwa adanya kepemilikan asing tidak serta akan membuat penyaluran kredit dilakukan ke non-warga negara Indonesia. Pasalnya, regulasi di Indonesia tidak memungkinkan adanya penyaluran kredit kepada warga negara asing. Selain itu, investor asing akan cenderung menyetorkan dividen yang didapat untuk menambah permodalan daripada mengambilnya untuk dibawa ke luar Indonesia. OJK juga menilai porsi kepemilikan asing pada industri perbankan di Indonesia masih rendah. Sehingga hal ini seharusnya tidak menjadi kekhawatiran masyarakat. Pangsa pasar aset bank domestik masih menggungguli bank asing. Bank domestik memiliki pangsa pasar aset sebesar 73 persen dan bank asing sebanyak 27 persen. Pihak yang memandang optimis akan kepemilikan asing terhadap bank di Indonesia juga memandang bahwa investor asing akan membawa angin perubahan bagi industri perbankan di Indonesia, dimana semangat, budaya, dan kinerja yang mereka bawa akan memberikan dampak positif bagi perbankan di Indonesia.

Pernyataan-pernyataan tersebut tidak salah, namun apabila kita mengkaji pengalaman ke belakang, banyak perbankan atau konglomerasi keuangan yang cenderung memberikan priotitas kredit kepada grup usaha dan afiliasinya, karena bagaimanapun juga bank lah yang berhak menentukan kepada siapa kredit akan diberikan, tentunya setelah melewati proses asesmen sesuai prinsip kehati-hatian yang dipegang. Masuknya investor asing untuk membeli bank di Indonesia akan mempermudah grup usaha dan perusahaan-perusahaan afiliasi (misal yang berasal dari negara yang sama) untuk mendapatkan kredit atau fasilitas lainnya. Terkait hal dividen, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dividen akan kembali ke perseroan menjadi tambahan modal. Sepanjang perseroan membukukan kinerja yang stabil, dividen bisa saja tidak dijadikan tambahan modal, tetapi dibagikan kepada induk perusahaan selaku pemegang saham.

Terakhir, opini yang menyatakan bahwa investor asing akan membawa pembaharuan bagi bank di Indonesia juga tidak sepenuhnya tepat. Kita bisa melihat sendiri terdapat salah satu bank syariah di Indonesia yang memiliki kesulitan permodalan sejak 2015 hingga saat ini. Empat pemilik saham terbesar yang notabene nya merupakan pemodal asing cenderung enggan memberikan tambahan modal yang sangat dibutuhkan perseroan, bahkan hal ini sempat mendapatkan atensi Presiden.

Dengan demikian kita perlu melihat kepemilikan asing terhadap bank di Indonesia dari bermacam sudut pandang, baik dari sisi bisnis, stabilitas sistem keuangan, keberlangsungan industri, hingga ketahanan nasional. Apabila uang dapat diibaratkan sebagai darah bagi perekonomian negara, maka bank tak ubahnya seperti urat nadi perekonomian. Sepanjang membawa manfaat nyata, kepemilikan asing terhadap bank di Indonesia perlu kita dukung. Namun evaluasi dan kajian berkelanjutan tetap harus dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.

Yuriandi HerlambangPenulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia; tulisan ini dipublikasi sebagai nilai ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi dan Globalisasi dengan Dosen pengampu Dr. Adis Imam Munandar, S.Si, MM.

Comments
Loading...