Penolakan Omnibus Law

Ahmad Muskam

MENARAnews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi sorotan warganet imbas sejumlah influencer (pemengaruh) diketahui ikut menyuarakan dukungan RUU tersebut di berbagai media social seperti Twitter dan Instagram.

Manager dari Influencer Adit Insomnia Satria Ramadhan mengakui bahwa postingan yang pernah diunggah oleh Aditya melalui akun @adit_insomia yang menyuarakan RUU Cipta Kerja melalui hashtag #IndonesiaButuhKerja mendapatkan fee atau komisi.

Akun twitter @kamalbukankemal menyebutkan nama-nama publik figur yang disebut dibayar untuk meramaikan dukungan ke RUU Cipta Kerja dengan tagar #IndonesiaButuhKerja. Akun tersebut juga mengunggah tangkapan layar unggahan sejumlah artis yang diduga untuk melakukan kampanye mendukung RUU Cipta Kerja baik dalam foto maupun video. Akun tersebut menunjukkan konten-konten dengan tagar #IndonesiaButuhKerja yang diunggah oleh selebritis.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adiansyah menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membayar artis atau influencer untuk mendukung RUU Cipta Kerja. Donny mengaku bahwa pemerintah tidak pernah secara resmi menyiapkan anggaran untuk membayar artis mendukung RUU Cipta Kerja. Donny merasa tak ada yang aneh dengan dukungan serentak yang ditunjukkan para artis tersebut. Sebab, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Indonesia membutuhkan ekosistem yang lebih baik untuk investasi dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan.

Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, salah satu yang akan dikebut untuk diselesaikan oleh DPR yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut Puan, target penyelesaian RUU dalam daftar Prolegnas 2020 tetap memperhatikan skala prioritas sehingga kebutuhan hukum dapat dipenuhi. Puan menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan dibahas secara transparan dan hati-hati.

Menurut penulis, penolakan Omnibus Law sudah terjadi dari awal pembahasan di DPR. Penolakan tersebut dilakukan oleh para buruh karena RUU tersebut dinilai akan merugikan buruh, karena ada beberapa isi dari Omnibus Law yang dianggap akan memudahkan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap buruh. Sedangkan tujuan utama Omnibus Law adalah akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas untuk para buruh, sehingga buruh-buruh yang di PHK pun akan mudah untuk kembali bekerja.

Mensosialisasikan program pemerintah, salah satunya Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui para influencer dan publik figur adalah suatu hal efektif untuk menambah kesadaran masyarakat agar mendukung program kerja pemerintah, namun agar hal semacam ini tidak terjadi untuk ke depannya, sebaiknya influencer atau publik figur yang digunakan untuk mensosialisasikan program pemerintah adalah publik figur yang memiliki latar belakang yang mumpuni untuk membahas program kerja pemerintah tersebut.

Dengan kondisi tersebut,  Kemenko Perekonomian sebaiknya mengundang perwakilan dari kaum buruh untuk ikut dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya dan minta masukan untuk Omnibus Law yang lebih baik. Kemudian, Kemenkominfo melakukan sosialisasi terkait program kerja pemerintah, salah satunya adalah Omnibus Law.

** Pemerhati RUU Omnibus Law

** Tulisan opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, redaksi www.menaranews.com

Comments
Loading...