Layangkan Surat, LBH DeRa Harap Kepala PN Demak Batalkan Eksekusi Tanah Mbah Tun

MENARANews – (Demak) LBH Demak Raya bersama para advokat yang mengawal kasus Mbah Tun, mengirimkan surat kepada Kepala Pengadilan Negeri (PN) Demak, terkait pembatalan eksekusi tanah Mbah Tun, di Pengadilan Negeri Demak, Selasa (11/8/20)

Misbakhul Munir, SH.,MH., pengacara dari LBH Demak Raya menyampaikan harapannya, agar Kepala PN Demak dapat berfikir ulang untuk membatalkan proses eksekusi tanah Sumiatun (58) atau Mbah Tun, yang dilimpahkan oleh pemenang lelang, Dedy Setyawan (40).

Menurut Munir, tidak ada alasan bagi PN Demak harus segera melakukan eksekusi. Iapun mempertanyakan alasan dibalik instansi tersebut melakukan upaya-upaya untuk menyegerakan eksekusi. Diantaranya beberapa kali diadakan rakor untuk ekseskusi hingga Humas PN Demak melakukan konfrensi pers terkait eksekusi tanah Mbah Tun.

“Kami sebenarnya tidak tahu alasannya kenapa PN Demak kok “ngesrong” (bernapsu -red) banget ingin melakukan proses eksekusi, padahal sudah jelas dalam putusan MA dan putusan PTUN bahwa tanah tersebut adalah sah milik Mbah Tun, maka otomatis proses-proses lelang sebelumnya itu harus segera dibatalkan, ada apa ini?” ucap Pengacara LBH Demak Raya tersebut.

Ia menegaskan bahwa jika proses eksekusi dijalankan, berarti PN Demak telah melanggar hukum, karena MA sudah menyatakan bahkan SHM No 11 sah milik Mbah Tun.

“Selain proses lelang, jual beli tanah yang atas nama Mustofa juga cacat hukum, sehingga harus juga dibatalkan,” tegas Munir.

Surat Kepala Kepala Pengadilan Negeri Demak

Ia juga menyampaikan bahwa bantuan hukum akan terus dilakukan, salah satu upayanya adalah dengan meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk melakukan audit ke PN Demak.

“Harapan kami Bawas MA turun dan melakukan audit. Apakah yang dilakukan Kepala PN Demak itu benar apa tidak, karena kami melihat banyak celah hukum disini (kasus Mbah Tun -red),” pungkas Munir.

Terkait pemberian surat tersebut, Kepala PN Demak, Demak Syarif Agam, S.H., M.H., hingga berita ini dinaikkan belum bisa memberikan keterangan pers. (NSN)

Catatan :

Persoalan Mbah Tun, merupakan persoalan yang sudah bergulir sejak tanhun 2010, dimana Mbah Tun sudah melakukan berbagai upaya diantaranya :

▪︎Tahun 2013 : Sudah melakukan perbuatan gugatan melawan hukum, terbukti pada tahun 2015 sudah muncul putusan MA Saat pemenang lelang mengikuti proses persidangan.

▪︎Tahun 2015 : Hasil MA proses jual beli antara Sumiyatun (Mbah Tun) ke Mustofa batal dimata hukum, sertifikat SHM no 11 dinyatakan sah milik Sumiatun.

▪︎ Tahun 2019 : BPN Demak menerbitkan sertifikat baru untuk pemenang lelang, padahal pada sidang tahun 2013 BPN Demak turut tergugat dan kalah.

▪︎Tahun 2020 : Mbah Tun melakukan gugatan di PTUN pembatalan sertifikat lelang.

  • Kamis, 6 Agustus 2020 : sudah ada putusan PTUN bahwa proses penerbitan atas si pemenang lelang tidak sah, dan memperintahkan BPN membalikkan yang sudah atas nama kepemilikan pemenenang lelang ke mbah Tuh
  • Selasa, 11 Agustus 2020 : LBH mewakili Mbah Tun mengirimkan surat putusan MA dan PTUN Semarang ke Kepala PN Demak, dengan harapan mau mengindahkan putusan MA dan PTUN Semarang. (NSN)
Comments
Loading...