Pergeseran Paradigma Penyuluhan Pertanian di Indonesia

Suasana persawahan
Suber foto : https://makassardigitalvalley.id/

opini

Penulis : Buana Bhakti Alfatah **

Indonesia identik dengan negara kepulauan dan negeri agraris, tak heran kenapa dari dahulu hingga sekarang indonesia selalu menjadi pusat perhatian bangsa – bangsa luar karena alamnya yang begitu permai dan sangat amat subur. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah. Berdasarkan hasil perhitungan ulang pada 2019 lalu, saat ini pemerintah mencatat terdapat 7.463.948 hektar lahan baku sawah, sementara Menteri ATR/BPN mengatakan terdapat penambahan lahan tanah seluas 358 ribu hektar dari hasil penghitungan data tahun 2018 yang hanya 7,105 juta hektar. Penambahan lahan tersebut merupakan hasil verifikasi dari lahan yang belum terdata sebelumnya.

Pengertian pertanian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitanya antara pertanian dan penduduk kita adalah sebagian besar masih banyak menggantungkan hidupnya di lahan pertanian, kendati demikian tetap saja pola pergeseran paradigma tentang pertanian itu perlahan mulai tergerus oleh arus waktu yang termakan era globalisasi yang bekermbang pesat di indonesia. Dalam hal ini tentunya sektor penyuluh pertaniaan lah yang kembali di tuntut untuk aktif berperan dalam mengembangkan sumber daya alam yang sangat amat di yakini memiliki potensi yang sangat besar imbasnya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara baik secara ketahangan pangan maupun kestabilan ekonomi nasional. Penyuluh pertanian disini tidaklah hanya sebatas sebagai sektor pendorong saja tetapi lebih kepada bagaimana bagian dari upaya untuk mendorong petani kita lebih mengembangkan hasil pertaniaannya lewat sistematika yang sudah di komplikasikan secara komperehensif dari penyuluh kepada petani guna meninggkat kesejahteraan petani lokal tetapi tidak menggeser budaya dan adat isti adat yang berlaku di daerah masing – masing petani.

Sayangnya Dunia penyuluhan di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Semenjak dibangun pada awal 1970-an, satu momentum penting sehingga kelembagaan penyuluhan mulai menata diri dengan baik adalah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah perlunya membangun kelembagaan penyuluhan di daerah pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Besar harapan bahwa dengan undang-undang ini penyuluhan tidak lagi sekedar proses alih teknologi, namun lebih kepada tercapainya kemandirian petani (Sadono 2008) serta kelembagaan penyuluhan yang tertata dengan baik dan terorganisasi (Setiawan 2005). Namun, meskipun sudah memiliki landasan hukum, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu yang panjang dalam memperjuangkan keberadaan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) di tingkat provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) di tingkat kabupaten/ kota. Secara yuridis, UU No. 23 Tahun 2014 akan memperkuat keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian karena sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dengan kata lain, kebijakan ini pada hakikatnya sejalan dan harmonis satu sama lain. Aspek ini menjadi landasan penting bagi keberlangsungan para penyuluh yang ada di indonesia karena dengan di perkuat landasan yuridis yang kokoh maka penguatan eksistensi dari peran penyuluh akan memilik efek yang nyata dirasakan, karena akan berimplikasi kepada jaminan pelaksanaan penyuluhan dengan lebih baik, ketenagaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, serta aspek-aspek manajemen lainnya.

Berkurangnya tenaga penyuluh saat ini menyebabkan terjadi kesenjangan dalam mendampingi petani di perdesaan. Kurun waktu 2001 sampai 2016 terjadi penurunan jumlah penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 25%, akibat pensiun, alih fungsi jabatan dan berkurangnya pengangkatan tenaga penyuluh oleh pemerintah. Pusluhtan-Kementan (2017) mencatat terdapat 25.332 orang penyuluh PNS, 6.069 orang CPNS Penyuluh dan 13.018 orang Penyuluh kontrak Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Jumlah desa dan kelurahan yang memerlukan pendampingan penyuluh untuk petani adalah 74.093 desa dan 8.412 kelurahan (Permendagri No. 39 Tahun 2015), sehingga amanat UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa penyediaan penyuluh sedikitnya satu penyuluh untuk setiap desa sulit untuk terpenuhi. Berkurangnya tenaga penyuluh pemerintah di lapangan menyebabkan kesenjangan inovasi petani terhadap perubahan informasi yang cepat dan menurunnya efektivitas kegiatan penyuluhan. Akibatnya petani tidak berdaya dalam menghadapi perubahan di lingkungannya sendiri terutama berkenaan dengan usaha tani, sehingga peran penyuluh masih dibutuhkan kehadirannya oleh petani untuk mengatasi hal tersebut. Idealnya penyuluh pertanian mampu menjadi motivator, dinamisator, fasilitator dan konsultan bagi petani (Tjitropranoto 2003; Subejo 2009).

Dewasa ini peran penyuluh pertanian di berbagai negara sudah di arahkan menuju arah yang modern dimana pendekatan antara penyuluh dengan petani dapat dikaitkan dengan kemajuan teknologi guna mempermudah petani dalam mengelola hasil taninya, serta merubah paradigma miring yang selama ini selalu menjadi momok bagi para pemuda dan pemudi yang enggan kembali menggeluti dunia pertanian yang di anggap tidak memiliki masa depan atau karier yang cerah dan selalu identik dengan hal-hal yang mengotorkan badan. Maka dari itu keberhasilan penyebaran suatu teknologi sebaiknya tidak terlepas dari peran penyuluh yang menjalankan tugasnya sebagai agent pembaharu.

Dimana diera yang serba digital ini penyuluh lah yang memang sudah seharusnya menjadi pionir di garda terdepan dalam peningkatan kesejahteraan petani lewat inovasi yang dapat langsung di aplikasikan kepada para petani dan ikut serta membantu pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan pangan nasional lewat pola pertanian yang produktif. Tentunya bukan hal mustahil kita dapat membuat swasembada pangan di indonesia, dengan kemajuan teknologi saat ini, tentunya hal demikian bukanlah suatu yang sulit untuk di wujudkan dengan teknologi yang terus menerus mengalami perkembangan dari tiap waktu ke waktunya.

Jika saja ada sinergi antara pemerintah dengan para penyuluh pertanian serta memperkuat landasan hukum tadi ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang memang sangat dapat paling tidak menggeser perlahan kembali pola atau paradigma tentang pertanian itu sendiri dikalangan pemuda-pemudi di indonesia saat ini untuk mau kembali terjun di bidang pertanian serta dapat meregenerasi petani lokal kita yang hari ini banyak diisi oleh kalangan yang sudah lanjut usia, dan hanya beberapa persen saja usia produktif yang masing konsisten bergelut di bidang pertanian tetapi itu pun masih berantung pada cara-cara konvensional yang sudah di pelajari secara turun-temurun.

Sinergi antara pemerintah dengan penyuluh pertanian disini bukan hanya berkutat pada bidang kesejahteraan saja tetapi juga pemerintah harus konsisten dalam upaya peningkatan kesejahteraan para petani, dengan beragam regulasi yang harus memperkuat kedudukan petani, serta menyelesaikan beragam kasus yang sampai hari ini masih banyak sangat amat merugikan para petani lokal kita, semisal kasus reforma agraria, yang sampai detik ini masih menjadi awan hitam di kalangan pertanian kita. Tentunya apabila pemerintah sebagai pemangku kebijaka, penyuluh pertanian sebagai agen pembaharu, dan petani sebagai eksekutor di lapangan dapat bersinergi dengan baik tentunya akan dengan sangat mudah menggeser paradigma negatif tentang pertanian kita dan implikasi lebihnya pertanian kita lebih dapat disegani di mancan negara dan menjadi percontohan tentang pengembangan pertaniannya.

Untuk itu pentingnya kolaborasi di segala Leading Sector sangat di butuhkan untuk memantapkan arah gerak dari peran penyuluh pertanian itu sendiri agar tak hanya menjadi sebuah ilusi yang tak memiliki dampak nyata bagi sektor pertanian indonesia yang kian hari kian parah baik dari ketersediaan lahan pertanian hingga kepada aspek kesejahteraan para petani itu sendiri, upaya terus dilakukan namun belum berdampak secara nyata bagi seluruh petani lokal yang selalu kalah dengan investor yang memiliki kuasa akan itu semua. Harapannya pertanian kita dapat kembali bergema dan berdigdaya di negeri yang sangat amat subur ini, serta rakyatnya merdeka untuk mempergunakan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, agar tak mendengar kembali petani kita menangis di negeri agraris.

** Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Trilogi Jakarta

** Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi menaranews.com

Comments
Loading...