Aktivis: Darurat Sipil Adalah Bukti Pemerintah Pusat Abai Pada Rakyatnya

Jakarta – Presiden Jokowi berencana mengimplementasikan darurat sipil dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 yang kian hari, semakin massif dan tidak terkontrol. Kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menerapkan aturan Physical Distancing secara lebih represif.

“Saya minta aturan terkait Physical Distancing dilakukan dengan skala yang lebih besar, lebih tegas, efektif dan disiplin. Oleh karena itu, perlu didampingi oleh kebijakan darurat sipil,” ujar Jokowi, di Istana Bogor, Senin 30 Maret 2020.

Namun demikian, pernyataan Jokowi tersebut ditolak mentah-mentah oleh elemen organisasi masyarakat sipil yang terdiri atas LBH Jakarta, Imparsial, Elsam, ICW, PBHI, LBH Pers, Kontras, dan organisasi lainnya.

Mereka berpandangan bahwa status darurat sipil sangat tidak tepat untuk diterapkan karena Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi perang, sehingga pemerintah berpotensi melanggar  peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, mereka juga menilai bahwa rencana penerapan darurat sipil adalah bukti bahwa pemerintah abai dan tidak peduli terhadap rakyatnya terkait wabah Covid-19. Hal ini dikarenakan, penerapan darurat sipil membuat pemerintah tidak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara

Menurut mereka, seharusnya pemerintah mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (FM)

Comments
Loading...