KPU Harus Perhatikan Hak Pilih Korban Bencana

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tahun 2018 silam, mengancam hak pilih masyarakat yang terdampak tsunami. Pasalnya, tempat tinggal mereka sebelumnya sudah tidak ada lagi akibat diterjang tsunami sehingga harus dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kembali oleh penyelenggara pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, Karsono mengatakan, pihaknya telah melakukan visitasi di Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Sumur dalam rangka memastikan bahwa hak konstitusi penghuni Huntara tetap dijamin untuk dapat mengikuti Pilkada 2020.

“Kemarin kita melakukan visitasi di Huntara di Kecamatan Sumur. Kita kesana dalam rangka untuk memastikan bahwa di Pilkada, hak konstitusi mereka tetap terjaga dan ikut memilih dalam Pilkada 2020,” ungkapnya (29/1/2020).

Karsono menegaskan, pihaknya meminta kepada KPU untuk memberikan perhatian khusus pada hak pilih masyarakat yang tinggal di Huntara Kec. Sumur dan Labuan, karena jarak desa asal sebagian penghuni Huntara jauh dari lokasi Huntara yang telah dibangun.

“Ini harus dijadikan perhatikan khusus KPU agar mereka tidak kesulitan memilih pada 23 September, karena ada yang beda kampung, beda RT,” terangnya.

Dirinya berharap, penghuni Huntara nantinya dapat menyalurkan hak pilihnya dengan mudah dan terjangkau. Ia menjelaskan, dimungkinkan nantinya akan dibuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sekitar Huntara. Namun, terlebih dahulu rencana tersebut dikoordinasikan dengan KPU.

“Yang pasti kita berharap mereka memilih dengan mudah. Bisa jadi ada TPS di Huntara, nanti kita koordinasikan ke KPU,” pungkas Karsono. (IN)

Comments
Loading...