Gugatan Pasal Makar Diterima, NFRPB Siapkan Opsi Terbaik

 

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Judicial Review pasal makar yang diajukan pihak Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) diterima Mahkamah Konstitusi (MK) dan resmi menggelar sidang perdana tanggal 2 Desember 2019. Forkorus Yaboisembut selaku Presiden NFRPB mulai menyiapkan beberapa pilihan terkait perkara tersebut.

“Hari ini sidang perdana Yudicial Review tentang pasal- pasal makar yang kami ajukan diuji,” kata Forkorus Yaboisembut ditemui di jayapura, Senin (2/12/2019).

Usia sidang perdana pihaknya mulai mengambil langkah selanjutnya. Setelah hakim memberikan masukan untuk melakukan perbaikan. Termasuk keuntungan yang diperoleh masyarakat Papua jika melanjutkan gugatan tersebut.

“Perbaikan akan kami sampaikan 16 Desember. Kami akan berkonsultasi bagian-bagian mana yang akan diperbaiki. Kami juga akan pertimbangkan apakah kami ikut (arahan,red) mahkamah itu. Kami masyarakat Papua rugi atau tidak. Itu kami pertimbangkan setelah pulang hari ini. Untuk selanjutnya akan menyampaikan ke mahkamah konstitusi pada tanggal 16 Desember,” ucapnya.

Ia menilai bahwa masalah pasal makar yang menjadi akar masalah untuk orang Papua. Sebab, menurut dia, banyak orang Papua menjadi korban dan tanpa melalui proses yang resmi seperti pengadilan. Untuk itu, pihaknya mengajukan gugatan tentang pasal makar.

Materi yang diuji adalah pasal – pasal dalam KUHP yang terkait dengan makar yaitu Pasal 104,Pasal 106, Pasal 107, 108, Pasal 87 dan Pasal 88.

“Apakah kami masih dipaksa ke dalam pasal makar, kami kan sudah menyatakan kemerdekaan secara sepihak dengan deklarasi independent tanggal 19 Oktober 2011,” ungkapnya.

Sementara pengacara Jimmy Monim yang ditunjuk Forkorus Yaboisembut selaku penesehat hukumnya mengatakan bahwa MK tak menolak terhadap gugatan yang dilayangkan oleh kliennya. Namun, ada beberapa perbaikan terkait masalah materi dan lainnya.

“Tadi ada sedikit catatan perbaikan. Pada dasarnya gugutan itu diterima oleh MK dan masuk tanggal 14 dan tanggal 27 lalu dinyatakan diterima. Dan pemberitahuan bahwa sidang akan dilakukan tanggal  2 desember,” ucapnya.

Jimmy Monim mengatakan catatan perbaikan itu terkait dengan sistematika dan substansi tentang legal standing dari pemohon dan juga mahkamah konstitusi sendiri. Apakah berwenang untuk mengadili perkara itu.

“Mungkin sekitar itu masukan dari MK dan catatan perbaikan dan catatan perbaikan akan disampaikan tanggal 16 desember,” ucapnya. (Surya).

Comments
Loading...
error: Content is protected !!