Alternatif Solusi Pacsa Kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ke – 6 Komoditas Karet Alam di Indonesia

Oleh : Maria Puput R Mahasiswa S2 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia

Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia dan karet merupakan salah satu komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Pada 2018, total ekspor karet alam tercatat sebanyak 2,95 juta ton dengan nilai USD 4,16 miliar. Persentase ekspor tersebut meliputi 83 persen dari produksi karet alam, sedangkan 17 persennya dikonsumsi pasar domestik. Sementara itu, pada 2018 Indonesia memproduksi 3,63 juta ton dari lahan perkebunan karet seluas 3,67 juta hektare, dimana sebanyak 85 persen lahan perkebunan dimiliki dan dibudidayakan oleh 2,5 juta petani karet.

Harga komoditas karet alam secara global masih rendah dan tertekan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan harga rata-rata karet alam di Indonesia periode Januari – September 2019 di pasar internasional berkisar USD 1,42 per kg, dimana harga tersebut tidak jauh berbeda dari tahun 2018 sebesar USD 1,40 per kg. Sehingga dalam rangka mengurangi suplay karet global dan memperbaiki harga karet yang masih berada pada level rendah, pada tahun 2019, Indonesia bersama dengan anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat untuk mengimpelementasikan kebijakan pembatasan ekspor atau yang disebut dengan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ke – 6.

Apakah Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) itu ?

Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) merupakan kesepakatan diantara 3 negara anggota komite karet yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council(ITRC) meliputi Indonesia, Malaysia, dan Thailand, untuk mengurangi volume ekspor karet alam, dimana ketiga negara tersebut merupakan produsen utama karet secara global. Untuk tahun 2019, ketiga negara tersebut sepakat untuk mengurangi ekspor sebanyak 240.000 ton, sehingga masing-masing negara melakukan pengurangan volume ekspor karet alam dengan rincian, Indonesia sebesar 98.160 ton, Malaysia sebesar 15.600 ton, dan Thailand sebesar 126.240 ton.

AETS ini telah dilaksanakan pada 1 April – 31 Juli 2019 untuk Indonesia dan Malaysia, sedangkan di Thailand pada 20 Mei – 20 September 2019. Di Indonesia, implementasi AETS ini juga mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan No. 779 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Agreed Export Tonnage SchemeKeenam untuk Komiditi Karet Alam. Sehingga untuk Indonesia, alokasi jumlah komoditi karet alam yang dapat diekspor periode 1 April – 31 Juli 2019 sebesar 941.791 ton. Permendag tersebut bertujuan untuk meningkatkan harga komoditi karet alam di pasar dunia dan mengembangkan industri karet nasional. Sementara itu, pelaksana AETS keenam untuk komoditi karet alam adalah Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), yang bertanggung jawab untuk melakukan pemgaian alokasi jumlah ekspor kepada seluruh anggota secara proporsional sesuai dengan past performance ekspor tahun 2018.  

Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah impelentasi AETS keenam efektif dalam meningkatkan komoditi karet alam di Indonesia ?

Sebelumnya, AETS telah diterapkan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand serta dinilai cukup efektif dalam memperbaiki harga karet. Nilai ekspor karet alam yang pada periode 2013 – 2016 turun dengan tren 9,04 persen, setelah pelaksanaan AETS tahun 2016 berhasil meningkatkan nilai ekspor karet alam menjadi USD$5,59 miliar dengan volume ekspor naik menjadi 3,28 juta ton pada tahun 2017. Namun, berkaca pada implementesi AETS di Indonesia yang diterapkan pada awal tahun 2018, nilai ekspor justru mengalami penurunan menjadi US$ 4,17 miliar dengan volume ekspor 2,95 juta ton sebagai dampak dari penerapah AETS.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Gapkindo, Indonesia telah memenuhi ketentuan implementasi AETS dengan total ekspor sebesar 934,36 ribu ton dan sesuai dengan perkiraan jumlah maksimum ekspor yang tertuang dalam Permendag No.779 tahun 2019 dalam periode 4 bulan. Dengan adanya pembatasa ekpsor tersebut, seharusnya dapat meningkatkan harga komoditas karet dan produksi karet dalam negeri. Namun fakta yang terjadi justru berbanding terbalik, karena selama 2019 terjadi penurunan produksi karet pada 2019 sebesar 15 persen yang ternyata diakibatkan oleh faktor lain, salah satunya adalah wabah penyakit gugur daun Pestalopsis yang menjangkit sentra karet Sumatera dan Kalimantan sekitar 382 ribu hektar. Kemunculam wabah tersebut dikarenakan kurangnya kepedulian petani karet untuk merawat perkebunan karet sebagai dampak dari harga karet yang tidak stabil dalam waktu yang lama.  

Penurunan produksi karet alam di indonesia baik disebabkan oleh pengurangan volume ekspor maupun karena wabah penyakit seharusnya berpotensi meningkatkan harga komoditas karet alam karena keterbasakan pasokan karet alam, namun ternyata tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap pasar karet global.

Kondisi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang saat ini melambat dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang berdampak pada penurunan permintaan karet global. Ditambah lagi melemahnya perminataah karet alam dari China karena menurunnya produk dan penjualan otomotif disana. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, maka dalam rangka menjaga ketahanan produksi karet, maka pemerintah perlu memikirkan langkah antisipatif beserta solusinya dalam menghadapi kondisi global terutama permasalahan produksi karet alam di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan ekspor karet alam, maka diperlukan alternatif solusi dalam rangka meningkatkan harga karet alam di tingkat petani dan mengantisipasi penurunan permintaan karet global, yaitu dengan meningkatkan konsumsi karet dalam negeri.

Selama ini, pemanfaatan karet paling besar adalah sebagai bahan baku pembuatan ban, oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pada 2019 telah menjadikan indutri karet sebagai prioritas nasional dalam Randangan Nasional Pengembangan Industri yang bekerjasama dengan beberapakementerian dan lembaga telah mendukung upaya peningkatan konsumsi karet alam dalam negeri. Berdasarkan hasil penelitian terhadap karet alam, beberapa program yang dapat mendukung industri karet diantaranya adalah penggunaan karet sebagai campuran aspal jalan dengan standarisasi Kementerian PUPR yang nantinya untuk seluruh jalan provinsi menggunakan rubberised road. Selain itu, karet juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sekat kanal lahan gambut, segel, bantalan jembatan, talang air tanaman karet.

Saat ini pemerintah juga telah mengembangkan industri hilir dalam rangka memaksimalkan konsumsi karet dalam negeri serta meningkatkan penggunaan karet alam dalam negeri melalui promosi penelitian, pengembangan, dan inovasi. Hal ini terbukti dengan pembangunan pabrik aspal karet yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Karet Indonesia di beberapa wilayah antara lain Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Berbagai bentuk program yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan konsumsi karet alam dalam negeri dan juga meningkatkan kesejahteraan petani karet merupakan bentuk keterlibatan pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam non migas dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus tergantung pada ekspor ketika harga karet rendah di pasar global.

Comments
Loading...