Tim Koalisi Bentuk Posko Pengaduan.

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Koalisi Masyarakat Sipil Papua yang terdiri dari Kontras Papua, Elsham Papua, ALDP, SKPKC Fransiskan Papua, BUK, dan HMI Cabang Jayapura membukan Posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban pada kasus pasca demo ricuh 29 Agustus lalu.

“Hari ini kami Koalisi Masyarakat Sipil Papua resmi membuka Posko pengaduan untuk korban pelanggaran HAM di Papua. Posko tersebut berada di Kantor firma Hukum AHIMSA di jln. Raya Sentani Padang Bulan, Abepura,” kata Sem Awom, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Papua, di Jayapura, Senin (9/9/2019).

Dikatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dan juga Komnas HAM Perwakilan Papua untuk turut membuka posko pengaduan yang sama.

“Kami berharap semua lembaga wajib membuka posko baik itu gereja – gereja maupun masjid- masjid. Karena ini penting untuk mengapdet korban paska kejadian tanggal 29 Agustus maupun di beberapa daerah,”katanya.

Pembukaan Posko pengaduan tersebut dilatar belakangi atas belum terdatanya jumlah korban pasca demo ricuh itu.

“Yang dirilis Polda Papua itu hanya jumlah kerugian pasca demo, sementara korbannya tidak. Ini makanya kita bentuk posko, sebagai langkah awal mencari keadilan bagi para keluarga korban,”ucapnya.

“Artinya bahwa ini belum ada transparasi dari pihak kepolisian. Kepolisian juga harus mengungkap semua korban baik yang luka maupun yang meninggal, itu yang belum diungkap,”sambungnya.

Dijelaskan, Organisasi HAM di Papua, nasional dan Internasional, juga telah berulangkali menyerukan adanya investigasi yang independen, parsial dan efektif atas kasus- kasus dugaan pembunuhan diluar proses hukum demi terwujudnya keadilan bagi keluarga korban. Menurutnya, atas tiadanya tim investigasi independen, maka akan membuat masyarakat menjadi resah, bingung dan takut.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu takut dengan droping pasukan yang cukup besar ke Papua. Ini adalah menyangkut penegakan hukum. Sehingga jangan dengan adanya droping pasukan yang berlebihan ini membuat masyarakat trauma dan takut. Masyarakat perlu adanya tempat pengaduan baik di posko- posko yang sudah ada, di gereja maupun di masjid,” jelasnya.

Sementara itu Yuliana. L perwakilan dari SKPKC Fransiskan Papua, ditempat yang sama menuding ada pihak-pihak yang berupaya menutup-nutupi tim independen mengulik data korban pasca demo ricuh.

“Staf SKPKC mendapat kesulitan saat hendak mencari tahu kondisi salah satu korban di RSUD Jayapura. Dikatakan pihak RS, korban masih dalam kondisi kritis dan dia ada di ICU. Setelah saya cek kembali ternyata korban kondisinya sudah stabil dan dapat ditemui. Ini salah satu bentuknya menutupi akses,”kata Yuliana.

Ditegaskan, harusnya berbagai pihak yang bersangkutan bisa memberikan akses kepada lembaga Independen untuk mengungkap fakta itu. Dengan menanyakan langsung kepada para korban atas permasalahan yang terjadi.

“Dalam kerja – kerja aktivis baik dari SKPKC tapi juga dari teman – teman jaringan lainya harus ada jaminan keamanan. Teman- temanpun dipastikan bebas dari intimidasi dan upaya- upaya kriminalisasi. Berikan akses itu penting,”tegasnya (Surya).

Comments
Loading...
error: Content is protected !!