Nasionalisme Irian

MENARAnews – Ikut Republik Indonesia Anti Nederland disingkat menjadi Irian, menunjukan semangat nasionalisme anti imperialisme masyarakat Papua saat itu. Nama Papua mulai resmi dipakai pada tahun 2001, melaui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Semangat nasionalis dalam kata Irian tentunya tidak luntur dari warga Papua hingga saat ini. Apalagi dengan terbangunnya berbagai infrastruktur yang dimaksimalkan oleh Pemerintah hingga sekarang, semangat nasionalisme dirasakan bukan hanya warga Papua, seluruh masyarakat Indonesia pun ikut menggelora. Siapa yang tidak bangga melihat 4.330 km Jalan Trans Papua membentang? Jembatan Holtekamp yang begitu kokoh berdiri, serta berbagai waduk terbangun. Pertanyakan nasionalisme anda bila tak bangga melihat hal tersebut.

Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan langkah Pemerintahan Presiden Jokowi selain untuk menciptakan pemerataan pembangunan, juga agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Secara konseptual dilakukan dengan menciptakan akses dan konektivitas antar wilayah agar daerah yang selama ini terisolasi dapat terbuka dan dicapai dengan mudah.

Langkah Presiden Jokowi pun sejauh ini sudah on the track. Masyarakat dan jajaran pemerintahan di Papua pun mengakuinya, misalnya terlihat dari rasa terima kasih Bupati Puncak Papua, Willem Wandik kepada Presiden Jokowi karena telah berani mengambil resiko membantu Kabupaten tersebut keluar dari wilayah yang terisolasi melalui pembangunan infrastruktur dan transportasi di sana.

Sungguh disayangkan berbagai hal membanggakan ini dicederai oleh aksi Kelompok Separatis Papua yang melakukan berbagai aksi gangguan terhadap pembangunan Papua. Kasus penembakan di Nduga oleh Kelompok Separatis terhadap para pekerja Trans Papua, yang menyebabkan pahlawan pembangunan gugur sehingga menjadi perhatian Internasional, dan pembangunan Trans Papua menjadi terhambat.

Berbagai kelompok juga menganggap Jokowi hanya memperhatikan sektor pembangunan dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Pihak-pihak tertentu tersebut melihat langkah yang dilakukan Pemerintah hanya dari satu sudut pandang saja, sehingga memunculkan opini bahwa Presiden Jokowi tidak memperhatikan kasus kelaparan di Asmat. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, pembangunan infrastruktur di Papua sebenarnya juga tidak pernah bertolak belakang dengan masalah-masalah sosial, justru adanya pembangunan tersebut untuk mengurangi kejadian-kejadian yang selama ini menimpa masyarakat Papua. Kelaparan di Asmat merupakan bukti bahwa akses pangan dan kesehatan di Papua sangat buruk. Hal tersebut ditunjang oleh konektivitas antar wilayah yang tak terhubung satu sama lain. Hadirnya pembangunan jalan, jembatan, dan bandara di Papua untuk memudahkan akses dan konektivitas akses pangan dan kesehatan, sehingga masalah kelaparan bisa dihindari.

Berbagai gangguan di atas mempunyai satu obat yang ampuh, yaitu mengembalikan lagi semangat nasionalisme Irian di Papua. Rakyat Papua sendiri, adalah faktor penting untuk mengikis gerakan separatis yang sebenernya hanya mengusung kelompok kepentingan tertentu. Opini negatif harusnya juga sirna dengan berbagai fakta pembangunan yang dilakukan Pemerintah saat ini. Rakyat Papua dan seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung penuh segala pembangunan di Papua, untuk Papua yang lebih baik. (Crz)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!