Serapan Anggaran Pemkab Baru 12 Persen

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih rendah. Pasalnya selama triwulan pertama, serapan yang berhasil dicapai hanya sebesar 12 persen. Angka itu jauh dari harapan Pemkab yang menargetkan serapan diangka 20 persen pada triwulan pertama tahun 2019.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani menyebutkan, serapan 12 persen itu meliputi belanja langsung, belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang jasa.

“Rendahnya serapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebabkan oleh lambatnya proses lelang pekerjaan fisik,” ujarnya, Kamis (16/5/2019).

Karena diketahui, sejauh ini baru 95 paket lelang yang terdaftar di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari total 194 paket.

Keterlambatan itu disebabkan, adanya standar dokumen pelelangan yang harus direvisi sesuai Permen PUPR. Lalu penerapan LKPP versi baru. Sehingga dokumen yang sebelumnya sudah masuk, terpaksa disesuaikan kembali sesuai regulasi.

“Lelang telat karena ada dokumen yang mesti direvisi sesuai peraturan yang baru. Iya ini yang menjadi kendala serapan masih lemah,” jelasnya.

Ramadani menegaskan, pihaknya sudah mendorong semua OPD agar memaksimalkan pekerjaan pembangunan. Karena jika tidak, maka akan berdampak buruk terutama terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Karena jika tidak terserap sesuai waktu yang ditentukan, pemerintah tidak akan mentransfer ke daerah. Dengan begitu APBD lah yang harus menombok,” urainya.

Ramadani melanjutkan, kunci dari percepatan serapan anggaran ini berada di lelang pekerjaan yang mesti diselesaikan setelah lebaran. Karena dengan begitu maka uang muka sudah mulai bisa terserap.

“Kuncinya dilelang, jadi paket-paket pekerjaan lelang diselesaikan, kontrak ditandatangani setelah lebaran, dengan begitu uang muka bisa ditarik. Kalau liat progres, triwulan ini seharusnya bisa 40 persen untuk mengejar ketertinggalan,” tandas Ramadani. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!