Sejumlah Paket Lelang Belum Mendaftar ke ULP

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Jumlah paket lelang yang masuk kebagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum juga terpenuhi, padahal kini sudah masuk triwulan II. Dari jumlah 104 paket ditahun 2019, baru 95 diantaranya yang telah masuk daftar lelang.

Kepala ULP Setda Pandeglang, Iim Ubaedi mengatakan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelesaikan perencanaannya seperti Dinas Kesehatan, DPKPP, DPUPR, dan Dinas Pariwisata.

“Sedangkan Dinas Pertanian juga Disperindag ESDM belum selesai perencanaannya,” katanya, Selasa (15/5/2019).

Dia mengakui jika proses lelang tahun ini berjalan lambat lantaran banyak OPD yang telat dalam menyelesaikan perencanaannya. Padahal ia mengklaim, ULP sudah siap menerima semua Rencana Pelaksanaan Pelelangan (RPP).

“Lambat dikarenakan dari OPD nya masing-masing, dimana perencaannya yang memang tidak sesuai. Dari ULP sendiri siap saja, jika memang setiap OPD sudah siap,” tegasnya.

Iim menegaskan, proses ini harus segera selesai paling lambat Juni mendatang. Karena setelah bulan Juni, Pemkab memiliki tugas untuk menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun begitu dia optimis seluruh paket lelang akan masuk bulan akhir Mei ini.

“Target kita maksimal juni harus segera terselesaikan, mau tidak mau ULP harus segera terselesaikan, ditambah ada DAK yang memang harus terkontraktuil di keuangan” ujarnya.

Asisten Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Pandeglang, Indah Dinarsiani menuturkan, adanya keterlambatan itu dikarenakan pada bulan Februari lalu terbit Perpres baru tentang lelang Nomor 16 Tahun 2018.

“Dimana banyak isi dokumen perencanaan yang harus diubah karena tidak sama dengan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga banyak dokumen yang perlu diubah untuk disesuaikan,” jelasnya.

“Dimana yang tadinya sudah pada masuk, harus diperbaharui dan diperbaiki lagi. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan ini memang sangat menghambat lelang triwulan II,” sambung Indah.

Dia berharap, paket lelang yang sudah masuk bisa diproses secara bertahap. Mengingat banyak paket lelang yang berasal dari DAK yang harus segera diselesaikan paling lambat bulan Juli.

“Karena jika tidak, pemerintah harus mengganti DAK yang batal lelang tersebut,” tandasnya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!