Pemkab Tunggu Juknis Kemenkeu Soal Kenaikan Gaji ASN

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) pembayaran kenaikan gaji 5 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menerima petunjuk penyaluran gaji ASN. Mengingat pembiayaan gaji aparatur pemerinta, berasal dari APBN.

“Belum ada kejelasan bahkan Juknis dari pusat belum kami terima karena kenaikan itu kan bersumber dari APBN,” ujarnya, (21/3/2019).

Kendati begitu, pagu gaji ASN dalam APBD tahun 2019 sudah mengakomodir kenaikan gaji ASN sebesar 5 persen.

“Kalau itu ada kebijakan dari pusat, maka pagu DAU juga akan berubah. Kecuali kalau sudah ditetapkan sesudah tahun anggaran,” sambung Sekda.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru menerima Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2019 tertanggal 13 Maret, tentang perubahan ke 18 atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji ASN. 

“Namun juknis dari Kementerian Keuangan RI melalui yang menjadi dasar untuk membayarkan gaji abdi negara belum diterima,” jelasnya.

Ramadani menyebut, kenaikan gaji untuk ASN tahun ini hanya berlaku untuk gaji pokok yang terakhir kali mengalami kenaikan sekitar 5 tahun lalu.

“Itu sudah masuk dalam mekanisme APBD kita tahun 2019. Masing-masing agregat 5 persen sudah masuk. Sejak awal sudah kami anggarkan. Karena kalau tidak masuk, nanti mekanisme perubahan dibayarkan Oktober,” bebernya.

Untuk itu, Pemkab tinggal mencairkan gaji ASN jika ketentuan dari pusat sudah keluar. Yang jelas lanjut Ramadani, pembayaran gaji ASN akan dilakukan secara rapel, terhitung sejak bulan Januari.

“Misalnya ditanda tangani Maret atau April, tapi kan terhitungnya sejak Januari. Jadi nanti dirapel dari Januari,” sebut Ramadani.

Pria berkacamata itu melanjutkan, Pandeglang memiliki sekitar 10.600 ASN. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan cukup besar. Dimana berdasarkan struktur APBD Pandeglang 2019, nilai belanja pegawai Pandeglang mencapai Rp1,2 triliun.

“Sekitar Rp550 miliar diantaranya, digunakan untuk membayar gaji pokok ASN, Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD,” tutup Ramadani. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!