Ratusan Warga Sumur Tagih Janji KKP Soal Bantuan Kapal Nelayan

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Ratusan massa yang terdiri atas masyarakat Kecamatan Sumur dan Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Bencana (APMPB) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi di depan kantor Bupati Pandeglang, Selasa (12/2/2019). Aksi mereka ini dilakukan untuk menagih janji pemerintah soal bantuan pasca bencana tsunami Selat Sunda.

Massa memulai aksinya dengan melakukan long march mengitari Alun-alun Pandeglang sebelum mengarahkan tujuannya ke gedung Setda Kabupaten Pandeglang.

Dari orasi dan atribut yang dibawa, mereka nampak kecewa dan kesal dengan sikap pemerintah yang tidak juga merealisasikan janjinya untuk membantu para nelayan di Kecamatan Sumur.

Padahal dua hari setelah diguncang bencana, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjanjikan bantuan atas perahu dan alat tangkap nelayan yang rusak. Namun sudah hampir dua bulan berlalu, janji itu tidak juga terealisasi.

“Kami di sini menuntut hak-hak kami, kami di sini masih butuh makan dan perekonomian. Sementara perahu dan bagang kami rusak. Semua perahu di wilayah kami hancur,” kata seorang nelayan asal Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Wiranto.

Akibatnya kata dia, aktivitas ekonomi mereka lumpuh lantaran tidak bisa melaut sehingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Setelah lebih dari 1 bulan, masyarakat masih menghadapi persoalan serius terutama soal ekonomi yang sampai saat ini masih lumpuh, terutama korban di wilayah pesisir yang mayoritas masyarakat menjadi seorang nelayan,” jelasnya.

Massa lain dari Desa Tunggal Jaya, Anang menjabarkan, tuntutan ini terpaksa disampaikan karena belum ada tanda-tanda pemerintah akan membantu mereka. Sedangkan kondisi ekonomi sudah semakin terdesak. Sementara sarana mereka mencari nafkah sudah hancur dihantam tsunami.

“Bukan cuma itu, wacana KKP menurunkan 4 buah bengkel bergerak sebagai upaya membantu perbaikan kapal nelayan juga belum ada kabar apapun,” tuturnya.

Untuk itu, massa mendesak Pemerintah Daerah bergerak aktif menagih janji KKP. Pemkab diingatkan untuk menjalankan komitmennya dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Soalnya selama ini, warga melihat lebih, peran relawan lebih besar dalam memulihkan kondisi di Sumur ketimbang pemerintah.

“Masyarakat korban bencana merasa bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan perhatian yang serius terhadap korban bencana alam. Bantuan lebih banyak dikeluarkan dari para relawan dibandingkan dari pemerintah. Sejauh ini mereka dapat bertahan hanya dari bantuan logistik para relawan yang datang silih berganti,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Wowon Dirman membantah bila tidak mengupayakan bantuan bagi nelayan. Karena dia telah melayangkan usulan bantuan bagi nelayan. Sebanyak 1.300 kapal diajukan termasuk alat tangkap lainnya seperti jaring untuk membantu nelayan.

“Alat tangkap itu sudah kami ajukan ke kementerian. Tapi data sementara yang di update. Jadi kami sedang memperjuangkan. Data sementara hasil validasi ada kurang lebih 1300-an Perahu yang rusak,” jelasnya.

Hanya saja dijelaskan Wowon, belum ada tindaklanjut dari kementerian. Malah Wowon tidak bisa memastikan berapa unit perahu yang dibantu KKP. Mengingat jumlah kapal yang rusak di Pandeglang tergolong banyak dan membutuhkan biaya yang besar.

“Saya tidak bisa memastikan itu karena harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Kalau jumlah bantuan yang turun tidak sesuai dengan pengajuan maka akan dilakukan bertahap karena hal ini tidak akan selesai dalam 1 tahun,” ujar Wowon kemudian.

Adapun menyangkut peran Pemda, Wowon mengaku bahwa instansinya tidak memiliki anggaran untuk membantu materi bagi nelayan. Dinas Perikanan hanya mengupayakan bantuan dari provinsi maupun pusat.

“Bantuan sementara yang sudah dilakukan, berasal dari lembaga lain seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Jadi kami hanya meminta bantuan yang melalui provinsi dan pusat,” tutupnya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!