MERUSAK APK PPP, APARAT DESA BERAHAN WETAN DILAPORKAN KE BAWASLU

MENARANews – (Demak) Bawaslu Kabupaten Demak kembali menerima laporan terkait temuan dugaan pelanggaran pemilu baik dari masyarakat maupun dari kader partai peserta Pemilu.

Kali ini Bawaslu menerima laporan dari pengurus harian dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Demak, dengan dugaan perusakan alat peraga kampanye, yang diduga dilakukan oleh Aparat Pemerintah desa Berahan Wetan.

Materi laporan yang masuk pada Sabtu (19/1) tersebut, menurut Ketua Bawaslu Kab Demak, Khoerul Saleh, S.Sos, MM, berupa pengerusakan 3 (tiga) buah baliho yang terletak di dukuh Menco, Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

“Penanganan laporan dan dugaan pelanggaran pemilihan umum sesuai Perbawaslu No 7 Tahun 2018, harus memenuhi syarat formil dan materil,” ucap Ketua Bawaslu Demak.

Selanjutnga Khoerul memaparkan, bahwa syarat formil tersebut seperti identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan, pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan dan Syarat materil meliputi: peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut serta bukti.

“Kami sudah mengklarifikasi 2 (dua) orang saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan laporan tersebut dan pemanggilan 4 (empat) orang saksi lainnya akan kami lakukan pada hari senin, baru kemudian pemanggilan pada terlapor,” papar Khoerul.

Dimana menurut ketua Bawaslu, saksi AF pada saat kejadian melihat terduga, yaitu aparat pemerintah desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung berinisial BP turun dari motornya, kemudian BP mengeluarkan sejenis pisau lantas merobek baliho sisi kiri dan bawah kemudian pergi meninggalkan naliho.

Khoerul menjelaskan bahwa di akun medsos FB, yang diduga milik BP, tertulis kalimat provikatif yang disinyalir berkaitan dengan pemasangan baliho terebut. Dimana tulisan tersebut berbunyi : Ojo gawe rusuh desoku, turunkan atau saya obrak abrik?

Sementara menurut Solkan S.Ag, caleg PPP, yang ditemui di Bawaslu pada saat mengajukan laporan tersebut mengatakan, bahwa tindakan tersebut diduga sudah direncanakan, yakni dengan adanya ajakan oleh yang bersangkutan kepada para warga dan perangkat desa lainnya namun tidak diindahkan oleh warga untuk menurunkan baliho.

“Karena warga merasa bahwa baliho tersebut tidak mengganggu, lalu terpasang di tempat yang tidak melanggar aturan dan saat ini adalah masa kampanye, maka warga tidak ada yang mengindahkan ajakannya tersebut, bahkan diduga dikerjakan sendiri,” ucap Solkan.

Merunut pada undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 280 ayat (1) huruf g bahwa perusakan APK sesuai dengan Undang – Undang , diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (NSN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!