BPN Pandeglang Sukses Tuntaskan Target 50.350 PTSL

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang berhasil mencatatkan prestasi positif. Dipenghujung tahun 2018, BPN Pandeglang sukses menyelesaikan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 50.350 bidang tanah yang tersebar di 39 desa.

Puluhan ribu bidang tanah itu, realisasinya terdiri atas 30.319 bidang tanah yang termasuk klaster 1, dan 20.031 bidang tanah dari klaster 3.

“Klaster 1 itu terbit sertifikat, klaster 2 terukur, terpetakan, dan tergambar namun tanahnya bermasalah jadi belum ada sertifikat. Kalau klaster 3 terukur, terpetakan, tergambar, tapi berkas belum lengkap. Sedangkan klaster 4, perbaikan data terhadap bidang tanah yang sudah tersertifikat,” jelas Kepala BPN Pandeglang, Teguh Weiyana, Senin (31/12/2018).

Dia menyebutkan, keberhasilan pihaknya menyelesaikan 50.350 bidang tanah menjadi PTSL, dilalukan oleh empat tim. Mereka dibagi untuk mendata di 39 desa.

“Kami membentuk 4 tim. Tim 1 menangani 11 desa, tim 2 menangani 9 desa, tim 3 menangani 8 desa, dan tim 4 menangani 11 desa,” sebutnya.

Namun begitu, Teguh mengakui bahwa masih banyak bidang tanah di Pandeglang yang belum memiliki berkas kepemilikan yang lengkap. Dari 610.000 bidang tanah di Pandeglang, baru 138.000 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Sementara yang sudah terpetakan baru sebanyak 128.000 bidang tanah.

“Banyak keuntungan kalau bidang tanah di setiap desa terpetakan lengkap, kita bisa mengeliminir permasalahan pertanahan. Lalu kita dapat info sedini mungkin apa yang akan dilakukan terhadap wilayah kita. Pengadaan tanah lebih mudah bila terpetakan” jelasnya.

Tahun depan, BPN kembali ditargetkan untuk menyelesaikan sebanyak 60.000 bidang PTSL. Namun begitu, dia meminta dukungan semua pihak agar target tersebut bisa terralisasi. Mengingat tenaga dari BPN juga masih terbatas.

“Ini bukan menjadi domain BPN semata. Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melibatkan 14 stekholder kementerian yang terlibat dalam PTSL, seperti Kemeterian BPN ATR, Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, sampai dengan Polri, Kejagung, hingga bupati maupun walikota,” terang Teguh.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Antoni mengapresiasi kinerja jajaran BPN Pandeglang. Hanya saja dia mengingatkan supaya BPN Pandeglang melakukan inovasi untuk menyelesaikan klaster 3 menjadi klaster 1.

“Jangan terpetakan saja, tetapi terbit pula hak atas tanahnya. Jadi jelas untuk mengurangi sengketa konflik pertanahannya,” katanya.

Selain itu, Antoni pun menekankan BPN Pandeglang untuk mencari inovasi dalam menyelesaikan persoalan ratusan ribu bidang tanah di Pandeglang yang belum memiliki sertifikat. Apalagi tahun 2023 ditargetkan semua bidang tanah bisa diterbitkan kepemilikan yang sah.

“Kalau masih ada 600.000 sekian (bidang tanah), sekarang baru sekitar 100.000 bidang (yang sudah bersertifikat), artinya kalau pertahun 50.000 bidang, perlu waktu 10 tahun. Maka bapak juga harus berinovasi bagaimana supaya 2023 bisa diclosing dan semua bersertifikat,” pesannya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!