YLBHI-LBH Bali Sikapi Penyelenggaraan BDF 2018

MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) 2018 menuai berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat. Jika sebelumnya menuai optimisme dari organisasi Posko Perjuangan Rakyat Bali (Pospera), dilain pihak Lembaga Bantuan Hukum Bali justru sedikit pesimis atas penyelenggaraan tersebut.

LBH Bali kurang setuju terhadap penyelenggaraan BDF kali ini karena hanya melibatkan pemangku kebijakan semata, sementara masyarakat tidak dilibatkan. “Elemen yang terlibat disitu adalah para pemangku kebijakan, para Menteri Luar Negeri dan perwakilan mahasiswa, tidak melibatkan masyarakat terutama yang terdampak sehingga belum dinamakan demokrasi”, jelas Direktur YLBHI-LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning, Kamis (6/12/2018).

Menyikapi hal tersebut, pihak LBH juga tidak akan terlalu mengkritisi jauh mengenai event bersangkutan, dan saat ini fokus mempersiapkan rencana diskusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). “LBH minggu depan akan menyelenggarakan semacam diskusi terkait HAM pada masyarakat terdampak dan dalam minggu ini masih dibahas secara internal”, ungkapnya.

Sementara mengenai program kerja LBH pasca pelantikan pimpinan baru, ia menjelaskan bahwa terobosan yang akan dilakukan adalah memperkuat masyarakat adat. “Kegiatan itu kami inisiasi agar masyarakat mampu mengadvokasi dirinya terkait perburuhan, program perlindungan anak, maupun eksploitasi tanah, mengingat LBH merupakan Organisasi Bantuan Hukum apa saja untuk masyarakat”, tutupnya. (NN)

Editor: N. Arditya

Comments
Loading...
error: Content is protected !!