Tim Solidaritas Pengacara HAM Papua : Peringatan 1 Desember adalah Mengenang Peristiwa Bersejarah Bangsa Papua

 

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Tim Solidaritas Pengacara HAM Papua, LBH Papua, Paham Papua dan KPK C Sinode GKI di Tanah Papua mengatakan bahwa penangkapan terhadap 85 orang Papua saat perayaan ibadah pemulihan bangsa Papua 1 Desember 2018 di Jayapura di lakukan tidak sesuai prosedur dalam KUHAP.

Secara khusus untuk perayaan hari bersejarah di Jayapura, pada tanggal 27 November 2018 Markus Haluk selaku eksekutif ULMWP di papua telah melayangkang surat nomor 001/EK-ULMWP/XI/2018, Perihal : Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian daerah Papua Cq Kepala Intelkam Polda Papua dalam rangka memperingati 57 Tahun Perayaan Lahirnya Embrio Bangsa dan Negara West Papua (01 Desember 1961 – 1 Desember 2018) dengan cara mengadakan Ibadah Pemulihan Bangsa Papua.

Anehnya surat pemberitahuan yang diterbitkan ULMWP dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum itu dibalas oleh pihak berwenang dengan menerbitkan Surat Nomor B/88/XI/YAN.2.2/2018/Dit.Intelkam, Perihal Jawaban Surat tidak diterbitkannya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) tertanggal 30 November 2018.

Yohanis Mambrasar dari Paham Papua mengatakan bahwa, berdasarkan uraian diatas sudah dapat disimpulkan bahwa negara melalui pemerintah dibeberapa daerah yang terjadi pembungkaman ruang demokrasi, tindakan siar kebencian berbauh rasis atas dasar pandangan politik serta tindakan kekerasan, penangkapan yang tidalk prosedural.

“Ini menunjukan fakta bahwa negara melalui pemerintah secara terang – terang tidak menjalankan amanat UUD 1945, Pasal 28 ayat (4) perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah serta UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 8 perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah,” katanya. Saat di temui di LBH Jayapura, Selasa (4/12/2018).

Dikatakan, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada pasal 46 ayat (2) huruf a : melakukan klarifikasi sejarah Papua, Sebagai bentuk implementasi klarifikasi sejarah Papua, orang Papua pada Perayaan 1 Desember 2018.

” Ini sebagai bentuk mengenang peristiwa bersejarah bangsa Papua dalam konteks hak politik mengingat 1 Desember sebagai hari lahirnya embrio bangsa dan Negara West Papua 1 Desember 1961 – 1 Desember 2018,” katanya. (Surya).

Comments
Loading...
error: Content is protected !!