KPU Kota Cilegon Gelar Jumpa Pers Bahas Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih

MENARAnews, Kota Cilegon (Banten) – Pemilu Serentak 2019 memasuki tahapan kampanye yang dimulai dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Selain masa kampanye, tahapan pemilu juga difokuskan pada pemutakhiran daftar pemilih.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon Irfan Alfi saat menggelar Jumpa Pers terkait tahapan Pemilu Serentak 2019, di Aula DPRD Kota Cilegon, Minggu (4/11/2018).

Pihaknya berharap agar pelaksanaan tahapan kampanye dapat berjalan baik dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Dalam kampanye ini, kita harapkan seluruh kontestan, dalam hal ini peserta pemilu dapat mematuhi regulasi yang ada, diantaranya tidak mempersoalkan falsafah negara, tidak mengangkat isu-isu SARA, menghina, dan intimidasi,” jelasnya.

Irfan menegaskan, kampanye yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan akan mendapatkan sanksi tegas baik diskualifikasi maupun pidana.

“Kami sudah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) agar penyebaran bahan kampanye tidak dilakukan di jalur protokol, rumah ibadah, alun-alun, sarana pendidikan, saran publik, tidak boleh dipasang di pohon-pohon. Kami berharap terkait pemasangan APK, estetika dijaga dan dilakukan dengan tertib,” bebernya.

“Kemudian di kerangka hukum kita, ada ancaman-ancaman diskualifikasi terkait money politic. Sanksi diskualifikasi ini tidak menyurutkan sanksi pidananya. Punishment tidak hanya diskualifikasi saja, tapi ada sanksi pidananya,” tambah Irfan.

Irfan menjelaskan, KPU Kota Cilegon terdiri dari sejumlah kecamatan dan Daerah Pemilihan (Dapil), setiap Dapil ditetapkan lokasi masing-masing untuk menggelar Rapat Umum.

“Kampanye Rapat Umum 2019, Kota Cilegon dibagi 8 kecamatan dan 4 Dapil, dan setiap Dapil ditetapkan 2 lokasi kampanye Rapat Umum. Kita menggunakan prinsip kesetaraan dan profesionalitas. Regulasinya, Rapat Umum boleh dilakukan pawai sepanjang ada pemberitahuan ke polisi. Rapat Umum dilakukan selama 21 hari,” ungkapnya.

Sementara itu, KPU juga melakukan pemutakhiran daftar pemilu, KPU masih melakukan pencermatan terkait pemutakhiran daftar pemilu pascapenetapan DPT karena masih mendapat masukan dari Kemendagri.

“Ini dilakukan agar menghasilkan data yang akuntabel. One man one vote, tidak boleh ada yang tidak memilih atau pemilih tidak berhak memilih tapi memilih,” sambungnya.

Irfan menjabarkan, untuk memastikan pemutakhiran data, KPU Kota Cilegon menggelar Sensus Terbatas yang dilakukan selama 9 hari di awal Bulan November 2019. Data tersebut akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon.

“KPU juga melakukan verifikasi Sensus Terbatas mulai 1-9 November nanti. KPU mengkaji dan mencermati kembali data pemilih yang saat ini, masih ada data yang diasumsikan oleh Kemendagri yang belum masuk DPT. Data akan disandingkan dengan DPT yang sudah ditetapkan. Konsekuensinya, karena jumlahnya cukup signifikan, akan ada penambahan jumlah TPS,” tutupnya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!