Batas Penyerahan Berkas PTSL Ditenggat Akhir November

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menekankan batas akhir penyerahan berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada akhir bulan November. Pemilik lahan yang sudah terdaftar sebagai peserta PTSL harus segera menyerahkan berkas kelengkapan, agar bisa diterbitkan sertifikat PTSL.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Andi Tanri Abeng dalam sosialisasi Reforma Agraria disalah satu hotel di Pandeglang, Selasa (6/11/2018) menyebutkan, dari total kuota 400.000 sertifikat PTSL yang harus diterbitkan tahun 2018, baru 70 persen yang sudah melengkapi berkas dan siap diterbitkan sertifikat PTSL.

“Penyerahan berkas itu ditargetkan November akhir sudah selesai. Kalau tidak nanti kapan dikerjainya? Padahal pengukuran sudah selesai. Di Banten kuotanya 400.000 yang sudah selesai pemberkasan 70% dan siap diterbitkan sertifikatnya,” ujarnya.

Dengan begitu kata Andi, BPN masih mempunyai waktu untuk memproses. Apalagi setelah semua berkas tervalidasi, BPN harus mengumumkan hasil pemeriksaan selama 14 hari. Bila tak ada sanggahan, maka baru bisa dibuatkan hak atas tanah sebelum dicetak menjadi sertifikat PTSL.

“Batas kerja untuk pengumuman sekitar 14 hari. Jadi wajar apabila ditentukan batas penyerahannya akhir November agar kami punya waktu untuk pengumuman dan sebagainya,” sambungnya.

Perihal proses penyelesaian PTSL di Banten, Andi mengklaim berjalan baik. Sejauh ini progres setiap kabupaten kota dapat dikatakan merata. Meski harus diakui, Kota Tangsel dinilai lebih maju, mengingat Pemda setempat sudah melakukan sensus pertanahan sehingga proses pendataan lebih mudah dilakukan.

“Tetapi Pak Gubernur sudah mencanangkan gerakan masyarakat memasang patok sebagai tanda batas bidang tanah. Sekarang tinggal para kepala BPN dan bupati walikota setempat menindaklanjutinya, menggerakkan masyarakat memasang patok,” jelas Andi.

Kepala BPN Pandeglang, Teguh Weiyana menambahkan, pihaknya sudah memberi toleransi batas akhir penyerahan berkas yang sebelumnya ditenggat pada akhir September lalu. Namun karena pemilik lahan kurang responsif, maka diundur sampai akhir November.

“Masyarakat harus segera menyerahkan kelengkapan berkas, karena waktunya sudah kami undur-undur sejak September. Bukan apa-apa, mempercepat yuridis itu kan supaya kita bisa bekerja untuk memproses. Sedangkan waktu semakin terbatas,” katanya.

Teguh menjelaskan, jika sampai batas waktu yang ditentukan pemilik lahan tidak juga menyerahkan kelengkapan berkas, maka pemilik lahan tidak akan mendapat sertifikat. Namun tetapi bisa didaftarkan kembali tahun depan dengan membayar biaya rutin sebesar Rp50.000.

“Jika sampai batas akhir tidak dilengkapi, maka pemilik lahan tidak akan mendapat sertifikat. Tetapi bisa didaftarkan kembali tahun depan dengan membayar biaya Rp50.000, karena sudah diukur. Tinggal melengkapi saja,” urainya.

“Karena apabila kami menerima berkas melewati November, dikhawatirkan tidak bisa diselesaikan dan malah menjadi tunggakan,” imbuh Teguh.

Adapun progres di Pandeglang dari kuota 50.000 sertifikat PTSL, saat ini sudah 22.000an bidang tanah yang tersertifikasi. Sisanya masih tergolong Klaster III yang perlu melengkapi berkas supaya bisa dikategorikan Klaster I sebagai penerima sertifikat PTSL.

“Yang sudah selesai nanti akan dibagikan secara serentak, meski beberapa diantaranya ada yang sudah dibagikan dengan tujuan memancing minat masyarakat mendaftar,” tandasnya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!