TP4D Kurang Diminati Kepala Desa

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Peran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) nampaknya kurang diminati oleh Kepala Desa.

Dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang, belum ada satupun yang mengajukan permohonan untuk mendapat pengawalan dari TP4D. Padahal desa dinilai rawan penyimpangan pembangunan, mengingat besarnya anggaran Dana Desa yang dikelola.

“Memang satu pun desa belum ada yang minta, tapi kita selalu berusaha bagaimana mereka memaksimalkan peran TP4D. Kami sangat berharap banyak desa untuk diberikan pendampingan,” ujar Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini, (19/10/2018).

Dia mengatakan, pendampingan TP4D sangat penting untuk setiap desa. Terutama dalam hal mengelola Dana Desa dengan benar dan sesuai peruntukkannya agar pembangunan yang dilaksanakan di desa tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan.

“Kalau mau selamat dan sesuai aturan pemerintah, saya harap desa pakai TP4D. Silakan desa mengajukan permohonan ke kami untuk minta pengawalan,” tegas Nina.

Nina menjelaskan, penyuluhan hingga sosialisasi TP4D sudah sering dilaksanakan di beberapa kecamatan yang dihadiri Kades hingga aparatur desa. Dalam kegiatan tersebut jajarannya terus mendorong semua desa untuk memaksimalkan peran TP4D dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Dana Desa.

“Setelah sosialisasi, mereka kita arahkan agar dana desa tahap berikutnya ada pembangunan apa? Segera minta permohonan untuk pengajuan bantuan TP4D,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Nina mengingatkan Kades untuk tidak sungkan meminta bantuan TP4D dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.

“Dengan adanya pengawalan, maka penggunaan dana bantuan dari pemerintah dapat berjalan sesuai aturan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Taufik Hidayat mengungkapkan, sudah seringkali mengingatkan semua Kades untuk melibatkan TP4D untuk pendampingan dalam proses pembangunan.

“Dengan begitu pelaksanaan pembangunan tidak melenceng dari aturan dan Kades terhindar dari perkara hukum,” jelasnya.

Hanya saja Taufik mengakui bahwa sampai saat ini inisiatif Kades belum terbangun. Akan tetapi dia berjanji akan terus mengimbau hal tersebut kepada Kades. Diharapkan tahun depan beberapa desa sudah mulai memanfaatkan peran TP4D.

“DPMPD sangat mendukung (TP4D). Kami sudah sampaikan kepada para Kades, dan kami akan koordinasi dengan kejaksaan,” katanya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!